Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 Sahindra, Prya; Sundari, Sundari; Margiatin, Sri
INVESTASI : Inovasi Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Vol. 2 No. 4 (2024): Artikel Penelitian
Publisher : Soratekno Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59696/investasi.v2i4.75

Abstract

Kinerja keuangan suatu daerah dapat menjadi indikator dari performa pemerintah daerahnya. Salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan tersebut adalah dengan mengkaji rasio-rasio keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023. Metode penelitian pada penelitian ini dengan melakukan teknik Analisa data dengan menghitung beberapa rasio yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan antara lain; Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Keserasian Belanja Operasi, Rasio Keserasioan Belanja Modal. Berdasarkan analisis kinerja keuangan selama lima tahun pada Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil penelitian menunujukkan rasio pertumbuhan PAD mengalami perkembangan rata-rata yang positf. Rasio Derajat Desentralisasi mengungkapkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara hasil pengukuran kinerja desentralisasi fiskal terus berada dalam kategori sangat kurang. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kinerja cukup efektif dan masuk dalam kategori sangat efektif. Rasio Pertumbuhan Belanja mencerminkan peningkatan yang seimbang dengan pertumbuhan pendapatan meskipun ada fluktuasi. Rasio Keserasian Belanja Operasi menunjukkan kemampuan daerah penyangga IKN dalam mengalokasikan dana untuk belanja operasional secara optimal. Rasio Keserasian Belanja Modal menunjukkan alokasi lebih dari 20% belanja daerah untuk belanja modal sebagai modal investasi jangka panjang yang merupakan bagian dari kabupaten penyangga IKN.