<![CDATA[Peredaran kosmetik ilegal menjadi persoalan serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan integritas pasar, terutama di Indonesia dan Singapura. Masalah ini ditandai dengan tingginya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan izin edar yang beredar di kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terkait peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dan Singapura, serta mengidentifikasi perbedaan sanksi hukum yang diterapkan di masing-masing negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan berbasis peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, meskipun sudah cukup memadai melalui KUHP, UU Kesehatan, dan Peraturan BPOM, masih menghadapi kendala implementasi yang signifikan, termasuk lemahnya pengawasan dan minimnya efek jera pada pelaku. Sebaliknya, Singapura dengan Health Products Act dan Consumer Protection (Fair Trading) Act, menerapkan pengawasan yang lebih terintegrasi serta sanksi yang lebih tegas, menciptakan penurunan kasus kosmetik ilegal secara signifikan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi publik untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal secara efektif di masa mendatang.]]>
