<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan publik dalam penanggulangan bencana di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Bencana alam, yang kerap melanda Indonesia karena posisi geologisnya, memberikan dampak sosial, ekonomi, dan fisik yang besar bagi masyarakat. Kebijakan penanggulangan bencana melibatkan mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut sering menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakefisienan antara pemerintah pusat dan daerah, terbatasnya sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai isu kebencanaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap pejabat pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat yang terdampak bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki koordinasi antar lembaga, perbedaan prosedur antar instansi dan birokrasi yang rumit tetap menjadi hambatan utama. Keterbatasan pendanaan juga memengaruhi efektivitas kebijakan, terutama dalam tahap mitigasi dan pemulihan setelah bencana. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana masih rendah meskipun ada upaya sosialisasi dari pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana, diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar lembaga, alokasi anggaran yang lebih memadai, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana]]>
