<![CDATA[Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan kunci dalam mempercepat perbaikan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik telah menjadi upaya strategis pemerintah dalam memperkuat aparatur negara, di mana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memainkan peran vital. Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, penerapan PPID masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dalam memperkuat kelembagaan PPID di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan enam Badan Publik yang dikategorikan dari Informatif hingga Tidak Informatif sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik Reduksi Data, Display Data, dan Verifikasi Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap Badan Publik telah menjalankan keterbukaan informasi sesuai dengan amanat undang-undang, baik secara langsung maupun melalui media online, dengan fokus pada penyebaran informasi melalui website PPID masing-masing. Kendala utama yang dihadapi oleh Badan Publik adalah keterbatasan anggaran, infrastruktur teknologi, dan minimnya pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama pada Badan Publik dengan kategori non-informatif. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan kelembagaan melalui peningkatan alokasi anggaran, pengembangan kapasitas SDM, pembaruan infrastruktur teknologi, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PPID dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.]]>
