Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bisnis Mahasiswa Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Aryana, Ken Paramitha
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia

 1 
Tinjauan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Gerakan Indonesia Raya Aryana, Ken Paramitha; Hasan, Annisa Nabila; Nisa, Farhatun
Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Vol 5 No 1 (2025): JISHI - Juni 2025
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jishi.291

Abstract

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. Data diperoleh dari laporan-laporan resmi yang dipublikasikan oleh GERINDRA, termasuk Surat Pernyataan Kepatuhan, Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, serta Laporan Asurans Independen dari Kantor Akuntan Publik. Analisis difokuskan pada kesesuaian pelaporan dengan ketentuan regulasi dan indikator good governance dalam pendanaan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GERINDRA telah menunjukkan upaya pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan laporan yang telah diaudit secara independen dan penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Keterlibatan Kantor Akuntan Publik dalam proses audit mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan kampanye yang akuntabel. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara pengurus pusat dan daerah dalam penyusunan laporan masih perlu diperkuat, terutama untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan pelaporan di tingkat regional. Temuan ini penting bagi penguatan tata kelola keuangan partai politik di Indonesia serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang mendukung transparansi pendanaan politik sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat.
Konsepsi Corporate Social Responsibility Pada Peraturan Menteri BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hasan, Annisa Nabila; Aryana, Ken Paramitha
Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Vol 4 No 1 (2024): JISHI - Juni 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jishi.166

Abstract

Dalam dua dekade belakangan ini, praktek Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia semakin meningkat. Namun, hingga saat ini, konsensus akan definisi CSR dan peran perusahaan dalam masyarakat masih terbilang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mendefinisikan CSR serta memandang perannya dalam masyarakat. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metodologinya. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian literatur berupa uraian atau deskripsi tentang studi literatur dan peraturan perundangan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles and Huberman yang terdiri dari (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Verifikasi. Kesimpulan dalam studi ini adalah definisi CSR BUMN menggunakan teori etika dimana CSR dipandang sebagai kontribusi perusahaan berbasis nilai etis, yaitu hal yang baik dan tepat untuk dilakukan oleh perusahaan bagi kemakmuran masyarakat. Dilihat dari karakteristik dasarnya, CSR BUMN bersifat wajib karena dimandatkan oleh hukum; telah mengelola dampak yang dihubungkan langsung dengan SDGs; berorientasi pada beberapa pemangku kepentingan; menyelaraskan antara tanggung jawab ekonomi dan sosial; dan memiliki nilai atau dasar filosofis. Terdapat gap terkait aspek filantropi dimana CSR BUMN masih diarahkan dalam pemberian bantuan. Dalam hal ini, bantuan atau hal yang bersifat filantropi merupakan pendekatan CSR tradisional yang berlawanan dengan pendekatan CSR kontemporer.
Co-Authors Apriliani, Dewi Martika Hasan, Annisa Nabila Meidila Nisa, Farhatun Tettet Fitrijanti, Tettet