Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PASAL 35 AYAT (1) PERDA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Hak Cuti Haid di Kafe Titik Kumpul Depok) Widia Saraswati; Ending Solehudin; Nurrohman
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.893

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak cuti haid bagi tenaga kerja perempuan di Kafe Titik Kumpul Depok berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta meninjaunya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak cuti haid belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang ditandai dengan tidak adanya kebijakan internal, rendahnya pemahaman pekerja, serta ketiadaan mekanisme pengajuan cuti haid. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi, tidak tersedianya standar operasional prosedur, sistem kerja yang tidak mendukung, persyaratan administratif yang tidak relevan, serta lemahnya pengawasan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip al-‘adl, maslahah mursalah, serta hifzh al-nafs dan hifzh al-nasl, khususnya dalam aspek tanfidz dan ri’ayah, sehingga diperlukan penguatan kebijakan internal, peningkatan sosialisasi, dan optimalisasi pengawasan agar hak cuti haid dapat terealisasi secara substantif.
Falah, Maslahah, and Distributive Justice in Islamic Economic Philosophy Mimin Mintarsih; Hasan Bisri; Nurrohman
Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Masoem University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32627/maps.v10i1.2194

Abstract

Islamic economics has expanded institutionally, yet its development is still frequently assessed through formal Sharia compliance, contract design, and market growth, leaving the philosophical relationship between economic motivation and the objectives of Sharia insufficiently integrated. This article aims to formulate a coherent framework linking the moral orientation of Muslim economic agents with maqasid-based legal and institutional objectives. Using a qualitative integrative library review, the study synthesizes recent scholarship on Homo Islamicus, maqasid al-shariah, Islamic moral economy, values-based entrepreneurship, multidimensional welfare, sustainable finance, and Sharia institutional performance. The analysis is organized across ontological, epistemological, and axiological-teleological dimensions. The findings show that economic motivation in Islam is structured by tawhid, amanah, khilafah, justice, and social responsibility; profit remains legitimate but functions as a means rather than an autonomous end. At the level of objectives, falah and maslahah require distributive justice, protection of essential human interests, and socio-ecological responsibility. The study concludes that Sharia economic institutions should be evaluated not only by contractual compliance but also by measurable maqasid-oriented outcomes, thereby repositioning Islamic economics as an ethical and civilizational project.