Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam
Lena Ishelmiany Ziaharah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGABAIAN HAK-HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK BERDASARKAN PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR 252/PDT.G/2022/PA.TMK Dimas Yupi Hilmi; Siti Nur Fatoni; Lena Ishelmiany Ziaharah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1383

Abstract

Pengabaian hak-hak istri pasca cerai talak masih sering terjadi dalam praktik peradilan agama, khususnya pada perkara yang diputus secara verstek, sehingga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengabaian hak-hak istri dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk, mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim, serta meninjau putusan tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan teori maqashid syari’ah dan teori keadilan substantif sebagai landasan analisis dalam menilai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, dengan sumber data berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak berdasarkan pembuktian perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, namun tidak menetapkan hak-hak istri seperti nafkah iddah dan mut’ah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek legal formal perceraian lebih diutamakan dibandingkan perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial perempuan pasca perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengabaian hak-hak tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan maqashid syari’ah yang menekankan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan ex officio hakim diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak-hak istri dalam setiap putusan perceraian.
Transformasi Perilaku Keuangan Syariah: Refleksi Kritis Kaum Muda Terhadap Investasi Saham Syariah Muhammad Zein Fitri; Lena Ishelmiany Ziaharah
ISLAMICA Vol 9 No 1 (2025): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v9i1.158

Abstract

Transformasi perilaku keuangan kaum muda di era digital telah menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam ranah investasi. Fenomena meningkatnya minat terhadap saham syariah menjadi refleksi penting dari kesadaran kaum muda akan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana kaum muda memahami, merespons, dan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam keputusan investasinya, khususnya pada saham syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada penelitian studi kepustakaan (library research) yang mengkaji perilaku keuangan kaum muda terhadap investasi saham syariah, di mana transformasi perilaku keuangan syariah dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pemahaman religius, literasi keuangan digital, dan pencarian identitas finansial yang etis. Penelitian ini menemukan bahwa investasi saham syariah bagi kaum muda bukan hanya sarana finansial, melainkan juga ekspresi moralitas dan identitas religius. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan reflektif-kritis terhadap subjektivitas keuangan syariah dari perspektif kaum muda dan kontribusinya dalam memperkaya literatur mengenai keuangan Islam kontemporer. Hasil penelitian memberikan implikasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dan regulator dalam merancang strategi literasi dan produk keuangan yang relevan dan inklusif bagi segmen muda Muslim.
LEGALITAS DAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERLINDUNGAN HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Widya Firgina; Riyan Ramdani; Lena Ishelmiany Ziaharah
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/501k4e73

Abstract

Prenuptial agreements are legal instruments used to regulate the status and management of marital assets, particularly amidst the increasing complexity of modern household economies. Despite having a clear normative basis, their legality and implementation still face several obstacles, including a lack of public understanding and disparate interpretations in judicial practice. This study aims to examine the legal basis, validity according to Islamic law, and the implementation of prenuptial agreements in protecting marital assets. The approach used is normative juridical research with a qualitative analysis of laws and regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), fiqh literature, and religious court decisions. The results show that prenuptial agreements have strong legitimacy in positive law through Article 29 of the Marriage Law and Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, and are based on sharia through the principles of al-wafā’ bil ‘uqūd and maqāṣid al-syarī‘ah. Their implementation includes regulating the separation of inherited assets, mechanisms for managing joint assets, protecting family assets, and regulating financial responsibility. The challenges that arise relate to social resistance and a lack of unified interpretation among legal authorities. This research's original contribution lies in formulating a harmonized framework between the concept of agreements in Islamic law and Indonesian positive law as a basis for strengthening mechanisms for protecting marital property.
Co-Authors Dimas Yupi Hilmi Muhammad Zein Fitri Riyan Ramdani Siti Nur Fatoni Widya Firgina