Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evidentiary Application Of Arbitration In The Indonesian Legal System Asmaul Husna; Alfania Pane; Bima Ilman Mirazha Hasibuan
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 1 No. 2 (2024): SEPTEMBER 2024 :ISNU Nine-Star_INS9MJ
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v1i2.103

Abstract

In the dispute resolution mechanism both litigation and non-litigation such as arbitrary, proofing evidence process plays essential role to reconstruct the real occurrence in order to seek the truth. Proofing principles that is used in Indonesian arbitrary process is based on the Law number 30 year 1999 on arbitrary and alternative dispute resolution that is lex arbitri for Indonesia. Arbitrary is part of formal civil law, therefore its proofing principles is basically the same with the dispute resolution trough litigation. The Law number 30 year 1999 shows that Even though Indonesia is a civil law jurisdiction, there are some common law principles that are accommodated in the arbitrary process. Using conceptual and statute approach, this article attempts to look at proofing principles may arise in arbitrary mechanism based on the law mentioned and based on the actual practice.
Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yofiza Yofiza; Alfania Pane; Annisa Divanny Nasution; Bima Ilman Mirazha Hasibuan; Farida Maharani Nasution
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5388

Abstract

Di zaman globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, kejahatan pencucian uang menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia. Pencucian uang tidak hanya merugikan negara melalui hilangnya potensi pendapatan pajak, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan serta menciptakan peluang bagi kejahatan terorganisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang ada, tantangan dalam penegakan hukum, dan efektivitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai antisipasi serta penanganan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan analisis dokumen, yang mengkaji implementasi kebijakan melalui berbagai kasus nyata dan data empiris. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa walaupun ada kerangka hukum yang jelas dan lembaga terkait yang berperan, tantangan signifikan masih menghambat penegakan hukum, termasuk kompleksitas transaksi keuangan, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani kasus pencucian uang. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya pencucian uang juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam memberantas kejahatan pencucian uang, perlu ada pembaruan regulasi yang mengikuti perkembangan modus operandi para pelaku kejahatan. Selain itu, pelatihan bagi penegak hukum dan peningkatan kerja sama internasional sangat penting dalam memperkuat jaringan pencegahan dan penegakan hukum. Usulan yang diperoleh dari studi ini diharapkan mampu memperkuat integritas sistem keuangan di Indonesia dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pencucian uang.