Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi restorative justice dalam penanganan perkara kecil (tipiring) di Unit Reskrim Kantor Kepolisian Batangkuis Donni Silalahi; Januari Sihotang
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.2029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana ringan di Unit Reskrim Polsek Batangkuis, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya optimalisasi penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan studi dokumen perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah berjalan secara sistematis dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, melalui tahapan evaluasi perkara, mediasi penal, dan kesepakatan damai yang berorientasi pada pemulihan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala internal berupa keterbatasan kompetensi mediasi penyidik dan kendala eksternal berupa resistensi masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polsek Batangkuis melakukan strategi berupa peningkatan kapasitas internal, pelibatan tokoh masyarakat sebagai pihak netral, serta sosialisasi kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif efektif mendorong keadilan substantif dan efisiensi penanganan perkara, meskipun memerlukan penguatan kapasitas dan legitimasi sosial secara berkelanjutan.
A Legal Analysis of the Establishment and Regulatory Framework of the Merah Putih Village Cooperative in Indonesia Under Law Number 25 of 1992 on Cooperatives Yustina Giawa; Januari Sihotang
The Future of Education Journal Vol 4 No 8 (2025): Continued
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i8.1109

Abstract

The Merah Putih Village Cooperative (KDMP) is a flagship program of the Indonesian government formulated through Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of Establishing Merah Putih Village/Urban Cooperatives. The presence of cooperatives is highly important for improving the welfare of Indonesian communities. This program has strategic objectives to strengthen village economies, provide business resources in every village/urban ward, enhance financial inclusion, and empower local communities. This study analyzes the legal regulatory aspects and their influence on the establishment of KDMP, identifies the challenges, and examines the regulatory framework governing the capital structure, supervision, and legal obstacles in the implementation of Merah Putih Cooperatives. The analysis shows that legal regulations provide a strong framework for the establishment and management of KDMP. Proper legal aspects serve as a vital foundation for the Merah Putih Village Cooperative. This research was conducted using a normative juridical approach through the study of regulations, government documents, and recent legal sources.