Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional Muhamad Marpin Putra; Rogie Garcia Junior; Khaila Humaira Ridwan; Muhamad Fatih Azzam
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 1 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i1.852

Abstract

Kejahatan Perang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter Internasional yang menuntut Tanggung jawab dari negara dalam mencegah dan menegakkan nya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewajiban hukum negara dalam menangani kejahatan perang berdasarkan instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa, dan menganalisis tantangan yang dihadapi negara dalam menjalankan kewajibannya, termasuk kendala yurisdiksi, kepentingan politik, dan efektivitas sistem peradilan internasional. Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis atau penelitian kepustakaan, dimana seluruh data diambil melalui buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kejahatan perang, sebagai pelanggaran berat hukum humaniter internasional, merupakan ancaman serius bagi perdamaian dunia. Tindakan seperti menyerang warga sipil dan penggunaan senjata ilegal adalah contohnya. Penegakan hukum terhadap kejahatan perang menghadapi tantangan yurisdiksi dan politis, termasuk keengganan negara mengakui wewenang Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Peran negara sangat penting dalam penegakan hukum internasional, namun kerja sama internasional sering terhambat perbedaan pandangan dan isu kedaulatan. ICC berperan mengadili individu pelaku kejahatan perang, namun sanksi terhadap negara atau individu hanya efektif dengan kerja sama internasional yang kuat. Kedaulatan negara sering menjadi penghalang, terutama jika negara besar terlibat pelanggaran hukum perang.
Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Studi Kasus Pesantren di Kabupaten Agam Sherlyn Novtrsiya Melati Putri; Khaila Humaira Ridwan; Asmak Ul Hosnah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.785

Abstract

Cases of sexual violence in Indonesia show a concerning trend, especially in the context of educational institutions. This research analyzes the role of DP3AP2KB and inter-agency coordination in handling sexual violence cases in the pesantren environment of Agam Regency. Using the normative juridical research method, this study examines the sexual violence case at MTI Canduang involving 43 students as victims. The research results show that DP3AP2KB performs a preventive function through socialization and education, as well as providing a 24-hour complaint service. In handling the case, there was effective coordination between three main institutions: Polresta Bukittinggi as law enforcement, the MTI Canduang Islamic boarding school which formed an internal investigation team and a legal team, and DP3AP2KB which provided psychological support. This multi-stakeholder coordination model successfully revealed an increase in the number of victims from 5 to 43 people and ensured comprehensive case handling from disclosure to victim support.