Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial dan Teknologi Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan
Oke Sonia, Eztha
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Notary Responsibilities for Making Deeds Based on False Statements (Case Study of Decision Number: 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL) Oke Sonia, Eztha; Farma Rahayu, Mella Ismelina
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 6 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v2i6.106

Abstract

Notaries are public officials (openbare ambtenaren) appointed by the Ministry of Law and Human Rights (KEMENKUMHAM) who have the authority to make authentic deeds. The notary deed clearly explains the rights and obligations of the parties so that the notary deed becomes the strongest and most complete means of evidence because it can prove the truth of its contents compared to a deed made privately. If a Notary as a public official is proven to have made a mistake in the deed they made, then as a result of their actions they can be held accountable both criminally and civilly if it causes a loss. In the case of the South Jakarta District Court decision number 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL a Notary in Tangerang was involved in a civil case of unlawful acts that resulted in the deed’s cancellation. A notary deed that is canceled by a court decision does not mean the result of a notary's mistake in making the deed, but can also be caused by an error or negligence on the part of the parties resulting in a lawsuit because the notary has made the deed in accordance with the regulations. The notary as a public official has the right to refuse not to notify the contents of the deed in accordance with the oath of office they uttered and taking the minutes of the deed and calling the notary must go through the approval of Notary Honorary Council as an institution that has the authority to carry out guidance and supervision of the notary and the existence of the right of refusal. become a form of legal protection for Notaries when carrying out their duties. This study uses normative legal research methods, by analyzing court decisions as the primary legal.
Perlindungan Notaris Terhadap Pembatalan Akta PPJB Yang Dibuat Berdasarkan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL) Oke Sonia, Eztha; Farma Rahayu, Mella Ismelina
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v3i6.815

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dengan kewengan utama ialah membuat akta autentik. Notaris dalam melaksanakan jabatannya berpedoman pada UU JN dan Kode Etik Notaris, sehingga apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka akibat perbuatannya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata jika menimbulkan kerugian. Pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL seorang Notaris di Tangerang terlibat dalam kasus perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Akta-Akta Notarial yang dibatalkan oleh putusan pengadilan bukan berarti akibat dari kesalahan dari Notaris saja dalam pembuatan akta, tetapi juga dapat disebabkan karena kesalahan ataupun kelalaian dari para pihak sehingga mengakibatkan adanya gugatan karena Notaris telah membuat akta sesuai dengan peraturan. Setiap anggota Notaris memiliki perlindungan hukum berupa adanya hak ingkar dan persetujuan terhadap panggilan pengadilan, dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum yang didapatkan Notaris apabila terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dari data sekunder yang digunakan. Dalam penelitian ini, peran Notaris hanyalah menuangkan apa yang disampaikan oleh penghadap dan tidak memiliki kewajiban untuk memeriksakan keaslian dokumen tersebut.
Co-Authors Mella Ismelina Farma Rahayu