Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Adelia Puspitasari
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DASAR SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DEMI MENEKAN KETIMPANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT Ana, Anadhofatul Sukmananda; Adelia Puspitasari; Naila Adibah Jaisy; Naila Farah Ramadhani; Nova Dwi Jayanti
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.49

Abstract

Realisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan perumahan yang layak. Ketimpangan meningkat akibat diskriminasi usia di tempat kerja, penyimpangan upah berdasarkan gender, dan meningkatnya jumlah tunawisma. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ketimpangan ekonomi terhadap penerapan hak asasi manusia di Indonesia dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan ekonomi memerlukan perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi, antara lain meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, mengurangi kesenjangan upah berdasarkan gender, menyediakan perumahan yang layak, dan menghilangkan kesenjangan dalam status pekerjaan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan ajaran Pancasila.
Analisis Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik Adelia Puspitasari; Eko Wahyudi
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1630

Abstract

Online transactions know no boundaries, just use a smartphone or computer connected to the internet so that everyone can search and find what they want. Electronic transactions involving Notaries can be seen in the elucidation section of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, Notaries have the authority to certify transactions conducted electronically. Cyber Notary has the main function of certifying and authenticating electronic transaction activities. Cyber notary is the concept of utilizing technological developments used by Notaries in carrying out their duties and authorities, such as document digitization, electronic signing of deeds etc. Even though it is stated in the Elucidation of the Notary Office Law, there is still confusion in meaning, a question arises that needs to be studied from this problem, namely how the implementation of electronic transaction certification is carried out by a Notary.
Co-Authors Ana, Anadhofatul Sukmananda Eko Wahyudi Naila Adibah Jaisy Naila Farah Ramadhani Nova Dwi Jayanti