Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL RETENTUM
Budidarmo, Widodo
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA SISTEM PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI AKIBAT KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA PERJANJIAN NOMINEE Budidarmo, Widodo; Kalyana, Lily
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5484

Abstract

Praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah di Indonesia menjadi isu hukum yang berpotensi mengancam prinsip kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 telah mengatur secara tegas mengenai kepemilikan dan pendaftaran tanah guna memberikan perlindungan hukum bagi pemilik yang sah, celah hukum dalam regulasi memungkinkan pihak asing menghindari larangan kepemilikan tanah melalui skema nominee. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perjanjian nominee terhadap kepastian hukum dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa perjanjian nominee sering kali bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas serta pengawasan yang lebih ketat guna memastikan bahwa sistem pendaftaran tanah tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Dinamika Politik Pasca Amandemen UUD NRI 1945 : Evaluasi Pemakzulan Presiden berdasarkan Putusan Justisil dan Keputusan Politik Warsito; Budidarmo, Widodo
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1603

Abstract

The procedure for dismissing the President, which is often referred to as impeachment, is an action that is natural in the presidential system. The demand for the dismissal of the President and Vice President halfway because of government policies that were considered impartial to the people at that time became a controversial act. This is because, after the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD NRI 1945) regarding the impeachment procedure and mechanism is still quite complicated and does not have a comprehensive regulation regulating the impeachment mechanism of the President and or Vice President. Article 7B of the 1945 NRI Constitution only specifies in general terms the impeachment mechanism for the President. This difficult stage must be motivated because the President has violated the constitution. Therefore, in this study, the author will elaborate in more detail regarding the impeachment mechanism against the President Justisil Verdicts and Political Decisions.
Co-Authors Kalyana, Lily Warsito