Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RETENTUM Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum
Kalyana, Lily
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KELURAHAN KUNCIRAN INDAH KOTA TANGERANG Fadhlillah, Muhammad Rizqi; Susilowati, Retno; Kalyana, Lily; Humulhaer, Siti; Pangestu, Ilham Aji
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i1.12589

Abstract

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak khsusunya kekerasan seksual yang terjadi di wilyah Kunciran Indah, tujuan kegiatan sosialisasi ini dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat Kelurahan Kunciran terkait program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan informasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya penyuluhan kegiatan tersebut diharapkan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kunciran dapat aktif dalam melindungi anak jika terjadi kekerasan khsusunya kekerasan seksual di wilayah Kunciran Indah kota Tangerang
PROBLEMATIKA SISTEM PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI AKIBAT KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA PERJANJIAN NOMINEE Budidarmo, Widodo; Kalyana, Lily
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5484

Abstract

Praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah di Indonesia menjadi isu hukum yang berpotensi mengancam prinsip kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 telah mengatur secara tegas mengenai kepemilikan dan pendaftaran tanah guna memberikan perlindungan hukum bagi pemilik yang sah, celah hukum dalam regulasi memungkinkan pihak asing menghindari larangan kepemilikan tanah melalui skema nominee. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perjanjian nominee terhadap kepastian hukum dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa perjanjian nominee sering kali bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas serta pengawasan yang lebih ketat guna memastikan bahwa sistem pendaftaran tanah tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Reformulation of Land Policy for the Resolution of Abandoned Land Issues in Urban Areas Kalyana, Lily; Budidarmo, Widodo
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v2i3.492

Abstract

The problem of abandoned land in urban areas reflects the failure of equitable and sustainable agrarian governance. Despite the existence of legal frameworks such as the Basic Agrarian Law (UUPA), Government Regulation Number 20 of 2021 concerning the Regulation of the Utilization of Abandoned Land, and Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of Agrarian Reform, the reality shows that the effectiveness of these regulations remains low, both at the normative and implementation levels. This article aims to analyze the urgency of reformulating land policy to address the problem of abandoned land in urban areas. This research employs a normative juridical method, combining a legislative and conceptual approach, to examine the ineffectiveness of existing positive law. The results indicate that the key issues lie in weak oversight, minimal synergy between the central and regional governments, and landowner resistance to redistribution. Furthermore, socio-economic factors reinforce the dominance of land as a commodity, rather than as a means of fulfilling basic community rights. Therefore, policy reformulation based on distributive justice and the social function of land is needed, including the development of a comprehensive agrarian reform law, digitizing the land system, and strengthening the role of civil society in policy oversight. This reformulation is expected to serve as a strategic instrument in achieving equitable access to land and fostering inclusive and equitable cities
Co-Authors Budidarmo, Widodo Fadhlillah, Muhammad Rizqi Humulhaer, Siti Pangestu, Ilham Aji Retno Susilowati