Tati Khafidotur Rofingah
Universitas PTIQ Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Profesionalisme Kepala Paud Dalam Pengembangan Mutu Pembelajaran Berbasis Islam Tati Khafidotur Rofingah; Syamsul Bahri Tanrere; Ahmad Zain Sarnoto
Journal on Education Vol 7 No 1 (2024): Journal on Education: Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v7i1.6971

Abstract

The conclusion of this research is that a PAUD Head who is professional and optimal in carrying out his duties can mobilize PAUD educators, PAUD students, student guardians, and other PAUD stakeholders optimally so that the vision and mission of PAUD institutions can be realized well and produce quality education and learning quality. maximum. This research uses qualitative research methods, with the type of research carried out by researchers being library research, namely the study of documents or texts. If seen from the nature of the research, this research is descriptive research. The results of this research show that: First, the concept of PAUD heads in improving the development of the quality of Islamic-based learning in Early Childhood Education (PAUD) includes: a. PAUD heads upgrading themselves to learn and collaborating with other institutions, b. PAUD heads motivating PAUD educators to be more creative and innovative in providing learning in class to get rewards, c. Before entering class or Teaching and Learning Activities (KBM), children are given the habit of reading Asmaul Husna, daily prayers or short suras, d. religious extracurriculars, providing counseling guidance, making students more effective, and e. Educate children to learn to save with sharia savings. Second, the PAUD head's professional leadership style model in developing the quality of Islamic-based learning is the PAUD head's visionary leadership style. Because, PAUD heads who practice a visionary leadership style become futuristic, democratic individuals, and lead their PAUD institutions with an optimistic attitude. This optimism is shown by his attitude of always learning and encouraging PAUD educators and PAUD education staff to always learn too.
Politik Anggaran Kebijakan: Konsep Dan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Islam Di Indonesia Tati Khafidotur Rofingah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15466

Abstract

Suatu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Selain itu adanya perencanaan-perencanaan dalam bidang pendidikan juga tengah digalakkan, contohnya saja penempatan guru-guru yang dianggap profesional untuk bersedia ditempatkan ditempat-tempat terpencil. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah khususnya yang mana mampu membuat suatu program-program baru untuk perubahan pendidikan yang lebih berkualitas. Pendidikan mempunyai kedudukan sangat penting dalam pembangunan bangsa. Karenanya pendidikan merupakan human investment yang berarti kesuksesan masa depan bangsa sangat ditentukan oleh investasi saai ini. Pentingnya posisi pendidikan tersebut mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang cermat melalui prosedur manajemen yang baik dan didukung dengan pembiayaan yang memadai. Undang-Undang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan selain biaya kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Akan tetapi, hingga saat ini amanat undang-undang tersebut belum dapat terpenuhi. Hal ini terkait dengan kemauan, kemampuan, keberanian dan political will pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan politik anggaran pendidikan yang rasional, tegas dan konstitusional agar pendanaan pendidikan dapat sesuai dengan amanat undang-undang