Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Abdi Masyarakat UIKA
Olivia Panjiani Napitu
Universitas Pelita Harapan
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sita Jaminan Dalam Penerapan Tata Laksana Hukum Acara Perdata Abu Thalhah Al Anshari; Clarisa Sondang Sibarani; Elizabeth Prima Ratrisari; Maheswari Queena Dewani; Olivia Panjiani Napitu; Shintia Januarita; Tri Widyasto Prabowo; Triani Cahya Hutahaean; Wilhelmina Setia Atmadja; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1684

Abstract

Tindakan hukum yang diambil untuk melindungi hak-hak penggugat atas hak tergugat sebelum adanya keputusan pengadilan hubungan antara sita jaminan dan hak asasi manusia (HAM), bertujuan untuk menganalisis dampak sita jaminan terhadap HAM serta mengidentifikasi perlindungan yang diperlukan. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan sita jaminan dapat melanggar hak individu jika tidak dilakukan secara transparan. Hasilnya menunjukkan pentingnya prosedur hukum yang adil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penggugat dan hak tergugat. Rekomendasi kebijakan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan HAM, sehingga praktik sita jaminan di pengadilan lebih menghormati hak-hak individu dan keadilan sosial.
An Examination of the Principle of Due Care in the Regional Government’s Policy on the Construction of the Kelingking Beach Lift Elizabeth Prima Ratrisari; Jason Matthew; Jemimah Puteri Rajagukguk; Olivia Panjiani Napitu; Shintia Januarita; Veronica Enjelina Manalu
AMK : Abdi Masyarakat UIKA Vol. 5 No. 2 (2026): JUNI
Publisher : Universitas Ibn Khaldun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/amk.v5i2.3427

Abstract

Large-scale tourism infrastructure development in coastal areas often triggers conflicts between economic interests and ecological sustainability. This study examines the case of the construction of a glass elevator at Kelingking Beach, Nusa Penida, which was halted by the Bali Provincial Government due to various regulatory violations. The main focus of this research is to analyze the extent of the authority of local governments in controlling tourism development following the enactment of the Job Creation Law, as well as how the principles of sustainable tourism are integrated into regional policies. Using a normative legal research method, the findings indicate that the project violated five fundamental legal instruments, including spatial planning non-compliance, the absence of a Sea Space Utilization Approval, and the neglect of Bali’s cultural tourism standards. This analysis concludes that although business licensing procedures have been simplified through the Online Single Submission system, local governments still possess both attributive and delegative authority in supervisory and spatial control functions to ensure environmental carrying capacity sustainability and the protection of local wisdom.
Kekuatan Hukum Rekaman Komunikasi sebagai Alat Bukti Tanpa Saksi Fisik dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi Kasus Papa Minta Saham Yuni Priskila Ginting; Joseph Radya Pandu Nararya; Abraham Jiavello Rumampuk; Steven Ignatius Chandra; Haganta Orvin Ginting; Jason Matthew Anthony; Olivia Panjiani Napitu; Elisabeth Prima Ratrisari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2773

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membantu dalam kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia, terutama perkembangan dalam bidang penyediaan alat bukti yang lebih luas untuk hukum acara di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa dokumen dan rekaman elektronik dapat diposisikan sebagai alat bukti yang sah, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya membenarkan lima alat bukti konvensional. Namun, penerapan rekaman komunikasi sebagai bukti tunggal tanpa saksi fisik masih menyisakan perdebatan, Permasalahan utama terletak pada keaslian rekaman, legalitas penyadapan, dan prinsip minimum pembuktian dalam KUHAP. Studi kasus “Papa Minta Saham” menunjukkan bahwa rekaman efektif di forum etik (MKD DPR) hingga berujung sanksi politik, tetapi gagal menjerat pidana karena keterbatasan alat bukti. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dalam penelitian ini untuk menelusuri lebih dalam aturan dan praktik terkait. Hasil kajian menegaskan perlunya standar otentikasi serta pembaharuan hukum acara pidana agar rekaman komunikasi dapat memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan.
Co-Authors Abraham Jiavello Rumampuk Abu Thalhah Al Anshari Clarisa Sondang Sibarani Elisabeth Prima Ratrisari Elizabeth Prima Ratrisari Haganta Orvin Ginting Jason Matthew Jason Matthew Anthony Jemimah Puteri Rajagukguk Joseph Radya Pandu Nararya Maheswari Queena Dewani Shintia Januarita Steven Ignatius Chandra Tri Widyasto Prabowo Triani Cahya Hutahaean Veronica Enjelina Manalu Wilhelmina Setia Atmadja Yuni Priskila Ginting