Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Sita Penyesuaian Sebagai Tindakan Preventif Dalam Mencegah Pengalihan Aset Tergugat Studi Putusan PN KUTACANE Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn Abraham Jiavello; Angelica Suciara; Bryan Idias; Shabiha Elena Putri; Joseph Radya Pandu Nararya; Nathasya Jhonray; Tasya Amira; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1714

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif dalam mencegah pengalihan aset tergugat melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn. Sita penyesuaian merupakan langkah hukum penting yang melindungi hak penggugat dengan membekukan aset tergugat agar tidak dialihkan selama proses peradilan berlangsung. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji penerapan sita penyesuaian dalam perkara perdata serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sita penyesuaian efektif menjaga status quo aset tergugat, terdapat kendala yang memperlambat proses implementasinya, seperti akses informasi terbatas dan ketidaksiapan administratif. Melalui analisis Putusan PN Kutacane, disimpulkan bahwa optimalisasi prosedur administrasi dan penguatan pengawasan terhadap aset tergugat akan memperkuat efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif.
Pencurian Identitas Digital sebagai Bentuk Kejahatan Pendahuluan dalam Cybercrime Angelica Suciara; Darrel Michelin; Giovano Allan Loway; Grace Amaze Huberta; Kimberly Fewsan; M. Almer Fathoni; Meiraate Leos Lediana Tombeg; Michelle Regine Maukar; Muhammad Bintang Guntoro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5005

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi data identitas dari bentuk fisik menjadi digital yang terintegrasi dalam sistem elektronik. Identitas digital yang meliputi data kependudukan, kredensial akun, serta informasi finansial yang kini memiliki nilai ekonomi tinggi membuatnya menjadi rentan disalahgunakan. Fenomena pencurian identitas (Identity theft) di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan masifnya digitalisasi layanan keuangan, e-commerce, dan platform komunikasi daring. Dalam fenomena sekarang, pencurian identitas tidak lagi berdiri sebagai tindak pidana tunggal melainkan berfungsi sebagai entry crime dalam rangkaian kejahatan siber, seperti penipuan daring dan tindak pidana pencucian uang. Secara normatif, perlindungan terhadap data pribadi dan sistem elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit yang mengkualifikasikan pencurian identitas sebagai delik tersendiri yang menyebabkan adanya kekosongan kepastian hukum dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencurian identitas memiliki karakter sebagai entry crime dalam struktur kejahatan siber modern, sehingga memerlukan konstruksi hukum yang lebih sistematis guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan korban.