Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edusoshum: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Humaniora Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Shabiha Elena Putri
Universitas Pelita Harapan
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efektivitas Sita Penyesuaian Sebagai Tindakan Preventif Dalam Mencegah Pengalihan Aset Tergugat Studi Putusan PN KUTACANE Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn Abraham Jiavello; Angelica Suciara; Bryan Idias; Shabiha Elena Putri; Joseph Radya Pandu Nararya; Nathasya Jhonray; Tasya Amira; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1714

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif dalam mencegah pengalihan aset tergugat melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn. Sita penyesuaian merupakan langkah hukum penting yang melindungi hak penggugat dengan membekukan aset tergugat agar tidak dialihkan selama proses peradilan berlangsung. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji penerapan sita penyesuaian dalam perkara perdata serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sita penyesuaian efektif menjaga status quo aset tergugat, terdapat kendala yang memperlambat proses implementasinya, seperti akses informasi terbatas dan ketidaksiapan administratif. Melalui analisis Putusan PN Kutacane, disimpulkan bahwa optimalisasi prosedur administrasi dan penguatan pengawasan terhadap aset tergugat akan memperkuat efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif.
Pembuktian Peradilan di Pengadilan Niaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg Clarisa Sondang Sibarani; Joshua Hutagalung; Michael Zona Pangaribuan; Shabiha Elena Putri; Triani Cahya Hutahaean; Yoandhika Aliantoni; Welly Gosal; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.3627

Abstract

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang memunculkan persoalan hukum mengenai terpenuhinya unsur pembuktian sederhana ketika terdapat perbedaan klaim terkait keberadaan utang, pembayaran, dan kreditor lain. Tujuan penelitian ini adalah menilai apakah perkara tersebut memenuhi kriteria pembuktian sederhana serta kesesuaiannya dengan prinsip summary proceeding sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan ruang lingkup kajian berupa peraturan perundang-undangan dan doktrin kepailitan. Sampel ditentukan melalui purposive sampling, meliputi UU Kepailitan, putusan-putusan yang relevan, serta literatur akademik. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis normatif melalui penafsiran peraturan dan kajian doktrinal. Simpulan utama menunjukkan bahwa sengketa faktual yang menuntut pemeriksaan mendalam dapat menggugurkan penerapan asas pembuktian sederhana. Kebaruan penelitian terletak pada penegasan batas konseptual pembuktian sederhana dalam perkara yang melibatkan sengketa pembayaran. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya standar penilaian yang lebih terukur bagi hakim guna meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam putusan pailit.
The Responsibility of Local Governments and the Interfaith Harmony Forum in Regulating the Establishment of Houses of Worship in Indonesia Joshua Sabam Jonathan Hutagalung; Matthew Benedictus Manuputty; Shabiha Elena Putri; Welly Gosal
Edusoshum : Journal of Islamic Education and Social Humanities Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Ikatan Cendikiawan Ilmu Pendidikan Islam (ICIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52366/edusoshum.v6i1.348

Abstract

This study aims to analyze the role of local government in regulating the establishment of houses of worship in Indonesia through a case study of the Prayer House of the Indonesian Faithful Christian Church Congregation (GKSI) Padang in the City of Padang, West Sumatra. The regulation of the establishment of houses of worship under the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs No. 9 and No. 8 of 2006 grants significant authority to local governments in terms of administrative verification, facilitation of interreligious harmony, and conflict mediation. However, in practice, this authority often operates within a tension between maintaining public order and ensuring the protection of the constitutional right to freedom of religion. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach and a case study design, utilizing the analysis of statutory regulations, official documents, media reports, and academic literature. The findings indicate that, in the case of GKSI Padang, the local government has functioned as both an administrative regulator and a conflict mediator. Nevertheless, its role as a guarantor of constitutional rights remains suboptimal, particularly in preventing vigilantism and ensuring the security of religious worship. This study recommends strengthening local government standard operating procedures based on principles of non-discrimination, accountability, and human rights protection in order to prevent similar conflicts in the future.
Laporan PPATK, Data Rekening dan Transaksi Keuangan Dapat Dijadikan Bukti Tambahan Tanpa Memerlukan Pembuktian Tambahan Clarissa Sondang Sibarani; Joshua Hutagalung; Michael Zona Pangaribuan; Shabiha Elena Putri; Triani Cahya Hutahaean; Yoandhika Aliantoni; Welly Gosal; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3240

Abstract

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga intelijen keuangan yang berperan sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Melalui kewenangannya, PPATK mengelola laporan transaksi keuangan mencurigakan dan menghasilkan Laporan Analisis (LHA) yang menjadi dasar bagi penyidik ​​untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN PTK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan memiliki kedudukan yang krusial sebagai alat bukti tambahan dalam proses penuntutan pidana. Meskipun LHA tidak dapat dijadikan alat bukti langsung di pengadilan karena sifatnya yang rahasia, namun dokumen-dokumen tersebut sah digunakan pada tahap penyidikan untuk memperkuat alat bukti lain dan mengungkap keterkaitan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Data rekening dan transaksi keuangan memberikan dasar objektif untuk melacak asal-usul dana gelap dan mendukung proses penyitaan dan penyitaan aset. Dengan demikian, laporan PPATK memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem pembuktian pidana dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan di Indonesia.
Co-Authors Abraham Jiavello Angelica Suciara Bryan Idias Clarisa Sondang Sibarani Clarissa Sondang Sibarani Joseph Radya Pandu Nararya Joshua Hutagalung Joshua Sabam Jonathan Hutagalung Matthew Benedictus Manuputty Michael Zona Pangaribuan Nathasya Jhonray Tasya Amira Triani Cahya Hutahaean Welly Gosal Yoandhika Aliantoni Yuni Priskila Ginting