Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IImplementasi Konsep Check And Balance Peter L. Strauss Dalam Sistem Kelembagaan Indonesia Siska Habibah; Najwa Aulia Widyaningrum; Anisa Mutiara Rizky; Devina Angelica; Fathan Akbar Hernando
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2431

Abstract

Prinsip check and balance merupakan elemen penting dalam pembagian kekuasaan untuk mencegah dominasi satu lembaga negara terhadap lembaga lainnya. Peter L. Strauss memberikan pandangan mengenai pentingnya hubungan dinamis dan koordinasi antar-lembaga negara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Di Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, intervensi politik, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep check and balance menurut Peter L. Strauss dalam sistem kelembagaan Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan studi literatur dan analisis kasus nyata, seperti intervensi politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip check and balance telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia, tantangan dalam bentuk konflik antar-lembaga, lemahnya koordinasi, dan pengaruh politik terhadap lembaga independen masih menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan regulasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas eksternal. Dengan demikian, diharapkan tata kelola pemerintahan Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Cindy Amalia; Frilia Lili Rahmawati; Marsya Amalina Djatmiko; Rosaria Vani Kurniasari; Aurellia Nayla Putri Wijaya; Mohammad Arya Dharmaputra; Fathan Akbar Hernando; Azzawa Fisarra Sinta
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.900

Abstract

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomenakompleks yang sering terjadi di Indonesia. Memberikan banyakdampak negatif seperti melanggar hak-hak dasar anak, menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kesejahteraanfisik, psikologis, dan sosial mereka. Hasil penelitianmenunjukkan adanya perbedaan signifikan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional. Hukum Islam yang didasarkan pada prinsip maslahah, memberikan fleksibilitas dalam kondisitertentu, memungkinkan perkawinan di bawah umur dengan izinwali dan pertimbangan kemaslahatan. Sebaliknya, hukumnasional, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batasan usia minimal perkawinan untuk melindungi anak dari dampak burukperkawinan dini. Jurnal ini mengidentifikasi tantangan dalampengimplementasian kedua sistem hukum, termasuk interpretasiyang beragam terhadap teks-teks agama, ketidaksetaraan aksesterhadap keadilan, kurangnya kesadaran masyarakat tentanghak-hak anak dan dampak - dampak yang timbul.