Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Syntax Idea Education and Counseling Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research
Sugiono Eksantoso
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mengejar Ketertinggalan Menuju Indonesia Maju Sugiono Eksantoso
Syntax Idea 1964-1972
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i4.3230

Abstract

Banyak negara termasuk Indonesia, menganggap menjadi negara maju sebagai tujuan utama, yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan. Namun, Indonesia masih berada tertinggal dalam hal kualitas pendidikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan dunia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia agar dapat mengejar ketertinggalan dan mencapai status sebagai Indonesia maju. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner dan studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji regresi menggunakan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara akses pendidikan, kualitas guru, dan sarana prasarana pendidikan dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Sehingga strategi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan
Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan Sugiono Eksantoso
Syntax Idea 6838-6845
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i12.12114

Abstract

Character of education, it is absolutely necessary not only in school but also at home, in the social environment. Event now this is no longer a participant character of education early childhood through adolescence but also adults. Absolutely necessary for the survival of this nation. Competition imagine what will emerge in the next years. Obviusly it would be our burden and parent for today. At that time, the children will face competition with colleagues from various countries around the world. In fact we are still going to work year will feel the same feelings. Demand the quality of human resources in the coming millennium certainly requires good character. However, the character is the key individual goal.
Upaya Penguatan (Civic Knowledge) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa Eksantoso, Sugiono; Haya, Haya; Wapa, Andi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10377

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Penguatan (Civic Pengetahuan) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa yang bermula dari beberapa permasalahan kecenderungan mahasiswa masa kini yang tidak taat hukum dan mengutamakan egonya. Penelitian ini dilakukan di Universitas Bakti Indonesia, khususnya mahasiswa hukum sebagai sampel pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tipe deskripsi kualitatif dengan menghubungkan studi literatur sebagai bahan referensi pendukung. Adapun hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan narasumber, terdapat kepatuhan mahasiswa prodi hukum terhadap peraturan yang disepakati di prodi hukum. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan yang terjadi pada mata kuliah kewarganegaraan yang dapat disinkronkan dengan kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMALB NEGERI BONDOWOSO Andika Martrianto; Teguh Sumarno; Sugiono Eksantoso
Consilium: Education and Counseling Journal Vol 6 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Biro 3 Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Abduracman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/consilium.v6i1.8093

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi transformasi pembelajaran keterampilan vokasi dari sekadar pelatihan teknis menjadi upaya pembentukan karakter dan kemandirian wirausaha bagi siswa berkebutuhan khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen perencanaan, pelaksanaan (berbasis pendekatan Deep Learning), serta mekanisme pengawasan terhadap program pengembangan kompetensi kewirausahaan di SMALB Negeri Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif oleh peneliti yang bertindak sebagai insider (Waka Kurikulum sekaligus Guru Vokasi), wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Model Analisis Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama: Pertama, transformasi perencanaan dan pengorganisasian kurikulum berhasil dilakukan melalui sinergi komitmen pimpinan (Kepala Sekolah) dan optimalisasi peran Komunitas Belajar (Kombel) sebagai wadah penerjemah kurikulum. Kedua, pelaksanaan pembelajaran vokasi mengalami reorientasi dari orientasi produk akhir menjadi proses yang mengintegrasikan Deep Learning dan nilai-nilai karakter 8 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ketiga, fungsi pengawasan berjalan efektif melalui model pengawasan partisipatif secara melekat dan berkelanjutan yang dilakukan oleh peneliti sebagai insider, sehingga memungkinkan validasi data secara otentik. Keempat, manajemen implementasi yang terstruktur ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan budaya belajar dan berhasil menumbuhkan kesadaran intrinsik serta kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus
MANAJEMEN KOLABORASI DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI (DUDI) DALAM UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) PRODUKSI FILM UNTUK MENJAMIN KETERCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN SMK DI SMK NEGERI 1 CERMEE Tiara Ayu Safitri; Teguh Sumarno; Sugiono Eksantoso
Consilium: Education and Counseling Journal Vol 6 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Biro 3 Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Abduracman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/consilium.v6i1.8092

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan signifikan antara kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan tuntutan riil industri kreatif. Permasalahan utama meliputi keterbatasan akses fasilitas produksi berstandar (high-end), inefisiensi pengelolaan praktik, serta rendahnya kesiapan mental dan karakter kerja (soft skill) siswa saat menghadapi tekanan dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi manajemen kolaborasi antara SMK Negeri 1 Cermee dengan DUDI (Orens Production) dalam Uji Kompetensi Keahlian (UKK) guna menjamin mutu kompetensi lulusan secara holistik. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling yang melibatkan Kepala Sekolah, Wakil Manajemen Mutu, Waka Humas, Guru Produktif, Praktisi DUDI sebagai asesor eksternal, dan perwakilan siswa. Keabsahan data diuji melalui triangulasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) berbasis Total Quality Management (TQM) tereksekusi secara efektif melalui empat temuan utama. Pertama, tahap perencanaan dan pengorganisasian diwujudkan melalui kesepakatan MoU dengan skema Resource Sharing (pemanfaatan alat) serta inovasi tata kelola "Satu Angkatan Satu Kru" berbasis talent mapping guna mengoptimalkan efisiensi operasional. Kedua, tahap pelaksanaan mengadopsi Cognitive Apprenticeship dan Peer-Assisted Learning (Zone of Proximal Development) yang sukses menghadirkan iklim kerja industri nyata. Ketiga, pengawasan menggunakan instrumen Iceberg Model untuk mengukur resiliensi dan etika kerja, serta parameter estetika Mise-en-scene untuk memvalidasi kualitas keterampilan teknis (hard skill). Keempat, dampak kolaborasi menghasilkan peningkatan nilai produksi (production value) karya film siswa yang dieksibisikan kepada publik melalui program "Layar Tancap Pelajar". Program eksibisi ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen Educational Public Relations yang terbukti berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, manajemen kolaborasi DUDI yang terstruktur dan adaptif mampu mengatasi keterbatasan sarana prasarana sekolah sekaligus mengkalibrasi kompetensi lulusan agar selaras dengan standar profesional industri perfilman.
The Influence of Legal Politics on Economic Development in Indonesia Sugiono Eksantoso
Spektrum Vol. 23 No. 1 (2026): SPEKTRUM (Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/spektrum.v23i1.14972

Abstract

Indonesia is a country rich in abundant natural potential, which can be utilized as a resource and transformed into a potential source of funding to advance and improve the welfare of its people, as well as to develop the national economy—making it an attractive target for other countries in the global market. To meet investor needs, Indonesia is expected to create a conducive climate for the entry of foreign investors so that they continue to serve as a source of revenue for economic development in the country. Law, politics, and economics are key pillars of national economic development, and these three elements must be aligned, harmonious, and synergistic. The direction of legal and political policy in the economic sector holds significant value and benefit, enabling the objectives of the law to be achieved. This is because law is formed and constructed to regulate the economic or business behavior of investors and entrepreneurs. In formulating policies, the political role within the government both executive and legislative is crucial. The resulting legal policies are expected to accommodate all national needs, ultimately ensuring equitable welfare for citizens. At the same time, these policies must also provide space for investors to invest their capital safely, comfortably, and confidently within a stable political environment, thereby supporting the achievement of economic development in Indonesia.
Hubungan Kewenangan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia Ferika Nurfransiska; Nafahatun Nur Khoiriyah; Maisyarah; Sugiono Eksantoso
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11455

Abstract

The relationship between the authority of the President and the House of Representatives (DPR) is a fundamental element of Indonesia’s presidential system because the two institutions hold complementary and counterbalancing constitutional positions under the UUD NRI Tahun 1945. Although the principle of checks and balances between the President and the DPR has been extensively examined through normative legal research, studies specifically investigating ordinary citizens’ perceptions of the effectiveness of this relationship remain limited, particularly at the regency level. This study aims to measure the level of political literacy and public perceptions of the effectiveness of President–DPR checks and balances in Banyuwangi Regency, analyze differences in perceptions based on respondents’ educational levels, and examine the contribution of political literacy to perceptions of the effectiveness of checks and balances. The study employed a quantitative approach with a descriptive-correlational design and involved 180 respondents selected through purposive-stratified sampling based on educational level across four subdistricts. Data were collected using a five-point Likert-scale questionnaire measuring political literacy and perceptions of the effectiveness of checks and balances and were subsequently analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation, simple linear regression, and one-way ANOVA. The results indicate that public perceptions of the effectiveness of checks and balances were in the moderate category, with a score of 54.7 out of 100. The oversight dimension was perceived as the weakest compared with the legislative and budgetary dimensions. In addition, significant differences in perceptions were found based on educational level, while political literacy was positively and significantly correlated with perceptions of effectiveness and accounted for 23.2% of the variance in perceptions of the effectiveness of checks and balances. These findings extend the study of checks and balances in Indonesia, which has thus far been dominated by normative-institutional analyses, by providing an empirical perspective on citizens’ perceptions. This study makes a theoretical contribution to the development of research on constitutional oversight and civic literacy and offers practical implications for designing political education programs at the regional level. This study also provides opportunities for further research with broader geographical coverage and more comprehensive field data.
Efektivitas Sistem Checks and Balances dalam Ketatanegaraan Indonesia Ofinius Dawolo; Riki Al Farisi; Sugiono Eksantoso; Krisno Jatmiko
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11456

Abstract

Although the principle of separation of powers has received considerable attention in various constitutional studies, research specifically examining the practical effectiveness of checks and balances mechanisms following the amendments to the UUD NRI Tahun 1945 remains limited. This study aims to analyze the effectiveness of implementing the checks and balances system in Indonesia’s constitutional system and identify the factors influencing its implementation. The study employed a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials analyzed included the UUD NRI Tahun 1945, laws and regulations, Constitutional Court decisions, books, and scholarly journal articles. The results indicate that, normatively, the checks and balances system has been designed through a relatively balanced distribution of authority among state institutions in accordance with the principle of separation of powers. However, its implementation continues to face various obstacles, including the dominance of political coalitions, the weak oversight function of the DPR, political interference in independent institutions, and a weak constitutional culture. These findings strengthen constitutional law scholarship on institutional accountability while broadening the understanding of the gap between normative design and the practice of power distribution within Indonesia’s presidential system. This study concludes that institutional independence and strengthened constitutional literacy are important factors in establishing an effective checks and balances mechanism. The implications of this study include a theoretical contribution to the development of constitutional law literature and practical implications for legislative reform and the strengthening of public constitutional education. This study also opens opportunities for further research on the empirical performance of state institutions in carrying out their functions of oversight and balancing power.
MEMPERKUAT MOTIVASI BELAJAR SISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK: IMPLIKASI BAGI MANAJEMEN KURIKULUM DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Herlina Wasiati; Haya Haya; Sugiono Eksantoso; Agung Nugroho Puspito
Consilium: Education and Counseling Journal Vol 6 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Biro 3 Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Abduracman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/consilium.v6i1.8099

Abstract

Implementasi model pembelajaran inovatif yang berorientasi pada keterlibatan aktif peserta didik menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menengah kejuruan. Project-Based Learning (PjBL) merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan kegiatan berbasis proyek sehingga siswa dapat belajar melalui pengalaman nyata, kolaborasi, serta pemecahan masalah secara kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi model Project-Based Learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa serta mengkaji implikasinya terhadap penguatan manajemen kurikulum di SMKN 1 Cermee. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan siswa yang terlibat dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Project-Based Learning mampu meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi aktif dalam pembelajaran, meningkatnya tanggung jawab terhadap tugas proyek, berkembangnya kemandirian belajar, serta meningkatnya antusiasme siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, penerapan PjBL juga memberikan implikasi terhadap penguatan manajemen kurikulum melalui perencanaan pembelajaran yang lebih kontekstual, pengelolaan pembelajaran yang fleksibel, peningkatan kolaborasi antar guru, serta penerapan evaluasi pembelajaran yang autentik. Dengan demikian, model Project-Based Learning tidak hanya efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat sistem manajemen kurikulum di sekolah vokasi.
Co-Authors Agung Nugroho Puspito Andi Wapa Andika Martrianto Ferika Nurfransiska Haya Haya Haya, Haya Herlina Wasiati Krisno Jatmiko Maisyarah Nafahatun Nur Khoiriyah Ofinius Dawolo Riki Al Farisi Teguh Sumarno Tiara Ayu Safitri