Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konflik dan Resolusi dalam Islam Aminuddin, Aminuddin; Ratulangi, Dinda; Berutu, Lolo Ate Karina; Hadad, Alwi; Ramdhan, Farhan; Matondang, Zana Zaniyah Zahra; Siagian, Juniyanti; Septiawan, Wahyu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25620

Abstract

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam perspektif Islam. Konflik sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan, pemahaman, atau kepercayaan antarindividu maupun kelompok. Dalam Islam, konflik bukan hanya sekadar perbedaan pendapat, tetapi juga diakui sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat mengarah pada keseimbangan atau disintegrasi masyarakat. Resolusi konflik dalam Islam menekankan pada pendekatan damai melalui mediasi, keadilan, dan win-win solution. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep konflik dalam Islam, faktor penyebabnya, serta metode penyelesaian yang ditawarkan dalam ajaran Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai literatur Islam dan teori sosial mengenai konflik dan resolusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menawarkan berbagai strategi penyelesaian konflik, termasuk klarifikasi (tabayyun), mediasi (tahkim), rekonsiliasi (islah), keadilan (adl), dan berbuat baik (ihsan). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, konflik dapat dikelola secara konstruktif untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat.
Study Evaluatif atas Inplementasi Sistem Pemilu Serentak di Indonesia Aminuddin, Aminuddin; Ratulangi, Dinda
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.29938

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Pemilu Serentak 2019 di Indonesia dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan evaluatif. Fokus penelitian diarahkan pada tiga provinsi representative Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua untuk menilai dampak kebijakan penggabungan pemilihan legislatif dan eksekutif dalam satu waktu pelaksanaan. Data diperoleh melalui wawancara semi-struktural, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis dokumen resmi seperti laporan KPU, Bawaslu, dan data Kementerian Kesehatan. Hasil temuan menunjukkan bahwa sistem serentak memberikan beban kerja berlebih kepada petugas ad hoc (KPPS), terbukti dari 11.239 kasus sakit dan 527 kematian, serta menimbulkan risiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, partisipasi pemilih meningkat menjadi 81,8% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar ±Rp 3,2 triliun, namun disertai kebingungan prosedural pada pemilih akibat kompleksitas lima surat suara. Evaluasi juga menemukan lemahnya integritas penyelenggara, dengan peningkatan pelanggaran netralitas ASN/TNI/Polri dan ketidaksesuaian standar rekrutmen petugas adhoc. Temuan ini mendukung relevansi teori Workload and Capacity Model, Participatory Democracy Theory, dan Ethical Leadership Theory, serta menegaskan pentingnya penerapan Anti-Fraud Framework. Penelitian ini merekomendasikan reformasi teknis dan kelembagaan, penguatan pelatihan etika, serta peningkatan sosialisasi publik untuk memastikan pemilu yang adil, efisien, dan berintegritas ke depan.
NEGOSIASI ANTARBUDAYA DALAM KOMUNIKASI PEMERINTAH DAN KOMUNIKASI ETNIS DI MEDAN Ratulangi, Dinda; Marzuki, Marzuki
SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37638/sengkuni.6.1.%p

Abstract

This study aims to analyze the practice of intercultural negotiation in communication between the government and multi-ethnic communities in the city of Medan. As the largest metropolitan city outside Java Island, Medan is home to a highly diverse population, including Batak, Malay, Javanese, Chinese, Minangkabau, and Karo ethnic groups, which presents significant challenges in the delivery of public policies. A qualitative descriptive approach was employed, using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis as data collection techniques. The findings reveal that intercultural communication between the government and ethnic communities takes place through various channels, such as social media, face-to-face meetings, and the involvement of community leaders as cultural mediators. The main challenges identified in the communication process include language and dialect differences, cultural stereotypes, and unequal access to information. To address these challenges, the government has implemented strategies such as two-way communication, intercultural communication training for public officials, and the active involvement of community figures. Public perception of government communication varies; some ethnic groups feel adequately included, while others believe their cultural diversity is not fully accommodated. In conclusion, although efforts have been made to foster inclusive and culturally sensitive communication, further improvements are necessary to bridge cultural differences and strengthen harmonious relationships among ethnic groups in Medan.