Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Putri, Jagadhita Maharani
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

 1 
DINAMIKA HUKUM WARIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA : (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Ag/2023) Putri, Jagadhita Maharani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i11.11384

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dalam hal hukum waris. Hukum suksesi di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat. Basis data hukum waris sangat beragam, tergantung dari karakteristik daerah.Salah satu pokok dari unsur- unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini adalah normatif. Penelitian normative adalah metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan, serta norma hukum yang berlaku di masyarakat.
KEDUDUKAN KREDITUR PAJAK DALAM KEPAILITAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PREFERENSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Putri, Jagadhita Maharani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i11.11385

Abstract

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan kreditur pajak dalam kepailitan memiliki hak istimewa atau preferensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta Undang-Undang Perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus kepailitan di Indonesia, serta studi perbandingan dengan sistem kepailitan di beberapa negara lain.
Co-Authors