Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia
Yuslim
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga atas Hak Kepemilikan Objek Lelang Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.G/Pn.Dmk Begum khalidhazia, Trisno Marta; Yuslim; Fauzi, Wetria
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ecb0hk35

Abstract

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas hak kepemilikan sebagian objek lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk yaitu untuk mengganti akan kerugian yang timbul karena sebagian objek dari risalah lelang yang telah dikeluarkan oleh KPKNL objeknya dikembalikan kepada pihak ketiga,dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk Majelis Hakim telah mengembalikan objek lelang kepada Penggugat, namun setelah dikeluarkan Putusan Pengedilan tersebut pemenang lelang menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan tidak dijelaskan didalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk yang akan mengganti akan kerugian yang timbul karena risalah lelang yang objeknya dikembalikan kepada Pihak Ketiga. Majelis hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt/2020/PN.Dmk telah memberikan putusan yang tepat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Mustofa dan bank, yang mana Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tersebut atas nama Sumiyati bukan Mustofa, dalam keterangan penggugat Sertifikat tersebut dipinjam oleh Mustofa dengan alasan pencocokan tanah pensil yang mana ia selaku lurah ingin mencocokan data milik penduduk , namun setelah sekian lama Sertifikat trsebut hingga putusan ini dilaksanakan tetap tidak dikembalikan kepada Sumiyati, yang mana dalam pembuatan APHT untuk perjanjian hak tanggungan  atas jaminan kredit Mustofa dan Bank kala itu Mustofa pernah mendatangi rumah Sumiyati yang mana kala itu suami Sumiyati sedang sakit dan mereka tidak bisa baca tulis Mustofa dalam perbuatan melawan hukumnya memalsukan APHT tersebut dengan dalil dalam kertas yang diberikan oleh Mustofa adalah untuk mendapatkan pakan ternak sehingga Sumiyati dan suaminya yang tidak bisa baca tullis diminta mustofa untuk memberikan jap jempol mereka pada lembaran kertas tersebut, setelahnya Sumiyati menanyakan perihal Sertifikat yang dipinjamkan kepada Mustofa tersebut namun Mustofa beralasan bahwa Sertifikat tersebut masi sedang dilakukan pencocokan, bahwa dalam hal ini merupakan benar perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Mustofa.
Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Pada Sebidang Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/Pn.Sda) Utami, Vanessa; Yuslim; Fauzi, Wetria
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2438

Abstract

Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds are regulated in the Notary Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Law (UUJN). Authentic deeds function as valid evidence in civil law according to Article 1870 of the Civil Code (KUHPerdata). However, in exercising their authority, notaries are required to ensure the material validity of the deeds made, especially regarding the object of joint property rights as regulated in Articles 35 and 36 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 119 of the Civil Code. The formulation of the problem in this study is How is the judge's legal consideration of court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda related to the making of a deed of joint ownership statement on a plot of land, how is the notary's responsibility for making a deed of joint ownership statement on a plot of land in court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda, The purpose of writing this thesis is To find out and analyze the judge's legal considerations regarding court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda related to making a deed of joint ownership statement on a plot of land, To find out and analyze the notary's responsibility for making a deed of joint ownership statement on a plot of land in court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda, the method used in this study is normative juridical. The study shows that the judge in this decision considered the deed of joint ownership statement to be null and void because it was made without the consent of both husband and wife which is a basic requirement as regulated in Article 36 of the Marriage Law. The judge stated that the defendants' actions were unlawful acts that were detrimental to the plaintiff, so that the deed did not have binding legal force. In terms of accountability, the notary was declared negligent in ensuring the involvement of all parties interested in the joint property. As a result, the deed made was declared null and void by law, and the notary was responsible civilly, administratively, and the notary's code of ethics in accordance with the provisions of the Notary Law.
Co-Authors Begum khalidhazia, Trisno Marta Utami, Vanessa Wetria Fauzi