Articles
PENGAWASAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DI KOTA PADANG
Zulkifli, Zulkifli;
Fauzi, Wetria;
Pratama, Arya Putra Rizal
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 5, Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v5i1.5781
Supervison against banking industry not only supervise by Supervision aouthority, nevertheless have to completely by internal dan discipline supervision. Nessecity about regulation colleration with bank supervision about conduct business supervision to focus safety consument as for client cause cheating dan unfair that possibility happen against conduct for businessmen in financial sector. Market conduct is businessmen behaviour in financial sector for design, arrangement,and giving a information, supplying, making a agreement to product and service and dispute settlement and complain help. Research result to explain so, protection against bank consument to basically with contract or agreement and law enforcement via litigation or non-litigation. After that, Implementation against law protection for consument steady to supervision if some financial aouthority have obstacle or difficult to improving a performance by standart parameter. And then, Human Resource in Financila Authority Republic of Indonesia have problem and also huge pressure in task of OJK in beside of micro prudential supervision and also Conduct Business Supervision
Pengaturan Pengajuan Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia
Wetria Fauzi
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 5, No 1 (2019): Januari - Juni 2019
Publisher : Departemen Hukum Perdata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.363 KB)
|
DOI: 10.36913/jhaper.v5i1.89
Dewasa ini banyak permasalahan seputar praktik perjanjian asuransi, yang seringkali pemegang polis sebagai konsumen yang dirugikan. Terjadi permasalahan berkaitan dengan penegakan terkait dengan hukum acara khusus terkait hukum acara penyelesaian sengketa asuransi. Penyelesaian sengketa asuransi dilkukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Persoalan beracara tidak terlepas dari adanya gugatan, tentunya dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara khusus diluar HIr/Rbg. Dalam melaksanakan kewenangannya OJK berpedoman kepada UU Nomor 21 tentang OJK yang mana OJK dapat menggugat pelaku usaha. Dalam praktik Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini sama sekali belum pernah dilakukan dalam kasus konsumen yang dirugikan dalam perkara konsumen, . padahal, Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan upaya ini dilakukan. Pada Undang-Undang OJK pada Pasal 28-31 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa: tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan, pembelaan hukum. Kemudian dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK menentukan bahwa OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum dengan cara mengajukan gugatan. kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan (legal Standing) inilah perlu diatur lebih jauh, sehingga konsep perlindungan hukum secara represif bagi pemegang polis menjadi terang dan jelas sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
Arrangement Investment-Based Insurance with Sharia Principles Post Enactment Law of Number 40 Year 2014 Concerning Insurance
Wetria Fauzi
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/ajis.v18i2.6852
Indonesia's legal system comes from civil law brought by the Dutch royal government to Indonesia during the colonial period. Civil law can be traced its roots to French civil law to Roman law. Insurance is equated with gambling The concept of insurance in insurance legislation states that insurance is a risk transfer institution. Despite the Law No. 40 of 2014 on Insurance, the law is still conceptualize insurance as an institution of protection. This new insurance law is a dual insurance system, which regulates conventional and sharia insurance systems. It needs to be initiated The Formation of Special Law regulates sharia insurance in Indonesia, because conventional and sharia are two very different things in principle.
Pengaturan Pengajuan Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia
Wetria Fauzi
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 5, No 1 (2019): Januari - Juni 2019
Publisher : Departemen Hukum Perdata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36913/jhaper.v5i1.89
Dewasa ini banyak permasalahan seputar praktik perjanjian asuransi, yang seringkali pemegang polis sebagai konsumen yang dirugikan. Terjadi permasalahan berkaitan dengan penegakan terkait dengan hukum acara khusus terkait hukum acara penyelesaian sengketa asuransi. Penyelesaian sengketa asuransi dilkukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Persoalan beracara tidak terlepas dari adanya gugatan, tentunya dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara khusus diluar HIr/Rbg. Dalam melaksanakan kewenangannya OJK berpedoman kepada UU Nomor 21 tentang OJK yang mana OJK dapat menggugat pelaku usaha. Dalam praktik Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini sama sekali belum pernah dilakukan dalam kasus konsumen yang dirugikan dalam perkara konsumen, . padahal, Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan upaya ini dilakukan. Pada Undang-Undang OJK pada Pasal 28-31 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa: tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan, pembelaan hukum. Kemudian dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK menentukan bahwa OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum dengan cara mengajukan gugatan. kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan (legal Standing) inilah perlu diatur lebih jauh, sehingga konsep perlindungan hukum secara represif bagi pemegang polis menjadi terang dan jelas sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI NAGARI SASAK DAN NAGARI KAPA
Delfiyanti Delfiyanti;
Khairani Khairani;
Yasniwati Yasniwati;
Wetria Fauzi
BULETIN ILMIAH NAGARI MEMBANGUN Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : LPPM (Institute for Research and Community Services) Universitas Andalas Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/bina.v3i1.248
The people of Nagari Sasak and Nagari Kapa, Sasak Ranah Pasisie District, West Pasaman Regency live from agriculture and trade. Communities trade their agricultural and plantation products from one area to another. However, the community also then processes agricultural and plantation products in the form of processed food. Furthermore, these processed foods are made in various types of food, such as processed food, which is their central mainstay and in the form of ripik and rending meat, and so on. The problem is that many people do not understand the need to register trademark rights and services for these products. The purpose of this service is to provide understanding to the public about the importance of registering registration rights and trade services so that the community is legally protected. The activity method is carried out through lectures, discussions, and training based on Law No. Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The results of this activity then have added insight and understanding to the people of Nagari Sasak and Nagari Kapa, Sasak Ranah Pasisie District, West Pasaman Regency regarding the procedures and processes for registering trademark rights and services for the food products they make and helping to help improve the economy of the Nagari Sasak and Nagari communities Kapa.
INVESTMENT-BASED INSURANCE DISPUTE PREVENTION (UNITLINK) IN INDONESIA
Wetria Fauzi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.435
Investment-based insurance (unitlink) is a hybrid product from insurance companies that is very vulnerable to causing disputes. Innovations in the development of unit-linked investment-based insurance products continue to cause constant polemics, many policyholders are disadvantaged. What efforts can be made in order to prevent the occurrence of such disputes. This research was carried out using a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. Prevention of unitlink insurance disputes is to apply the principle of perfect honesty (Utmost good faith) for both policyholders and insurance agents. and improve the supervisory function of the Financial Services Authority (OJK) in accordance with existing regulations. Integrated supervision for all financial institutions in accordance with unitlink insurance which is a hybrid product of insurance and investment. Coordination between insurance company associations and OJK needs to be improved, so that supervision of insurance companies, in this case insurance agents can be carried out optimally, so as to prevent unit-linked insurance disputes.
KAJIAN YURIDIS KONSEP PERSEROAN PERSEORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
Wetria Fauzi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.563
Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Pelaku usaha dalam menjalankan praktik bisnisnya sangat lazim dengan kehadiran Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang digunakan dalam skala usaha mikro, kecil, menengah, hingga skala besar. Sehingga PT merupakan bentuk badan usaha yang paling sering digunakan saat ini dengan ciri khas berupa pembatasan tanggung jawab di dalamnya.konsep Perseroan Terbatas yang mulanya didirikan dengan prinsip persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian, dengan adanya Perseroan Perorangan konsep persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian tidak lagi menjadi syarat mutlak pendirian PT karena Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham. Sehingga, bentuk badan usaha berupa perseroan perorangan ini merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia yang tentunya menganut prinsip pemisahan tanggungjawab (separate entity) sebagai ciri khas PT antara perseroan dengan pemegang saham (yang tunggal tersebut). Berbeda dengan Usaha Dagang (selanjutnya disebut UD) yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang saja. berdasarkan pendekatan yuridis maka dapat disimpulkan bahwa stautus badan hukum perseroan perseorangan adalah sah berbadan hukum, karena men\mang sudah diatur keberadaannya dalam UU Cipta kerja yang mana diatur menyatu dengan pengertian perseroan Terbatas itu sendiri. Berdasarkan teori Insitusional dan perkembangan ilmu hukum moderna maka secara teori konsep perseroan perseorangan sesuai dengan teori innstitusional, dalam hal ini pengertioan perseroan menggunakan pendekatan teori perjanjian dan institusional.Pemerintah perlu mensosialisasikan keberadaan konsep perseroan perseorangan ini dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui usaha mikro dan kecil. Namun perlu dilakukan pengaturan khusus terkait perseroan perseorangan.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1290/PDT.G/2021/PA.PDG)
Nia Wino Marisya;
Yulia Mirwati;
Wetria Fauzi
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1066
ABSTRAK Perceraian adalah jalan yang disediakan oleh agama dan negara bagi pasangan suami istri yang yang rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan dan tidak ada keinginan untuk hidup bersama. Pasal 126 KUHPerdata yaitu perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Pembagian harta bersama juga diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1290/Pdt.G/2021/Pa.Pdg, terdapat ketidaksesuaian yaitu majelis hakim memutus sengketa harta bersama bukan setengah bagian sama antara mantan suami dan istri, akan tetapi majelis hakim memutus bagian suami lebih sedikit dari bagian istri. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa: majelis hakim tidak hanya bersifat menjalankan perintah undang-undang, akan tetapi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyimpangi aturan Kompilasi Hukum Islam dan menjatuhkan putusan bagian istri lebih besar. Penerapan Hak Ex Officio dalam memutus perkara harta bersama menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Padang telah menerapkan hukum progresif, yakni hukum digunakan untuk melindungi hak-hak manusia. Kata Kunci: pertimbangan hakim, harta bersama dan pengadilan agama padang
Airline Customers Conflict Resolution in The Framework of Legal Protection For Consumers in Indonesia
Wetria Fauzi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.836
Aviation related issues include low supervision of airlines in Indonesia, the condition of aircraft that are old and less feasible and high rates of flight accidents. Management negligence and mistakes reach a level that endangers state security. An airline is an organization that provides flight services including cargo to passengers. They provide these services and form cooperation or alliances with other airlines for mutual benefit. However, the relationship between customers and airlines can sometimes lead to ruthless legal battles and violent conflicts. This paper discusses legal protection for airline customers in Indonesia. It seeks to investigate not only the legal arrangments regarding air transportation in Indonesia but mechanism to minimize/prevent disputes between consumers and airlines. Consumer dispute resolution with airlines refers to the Consumer Protection Act and Aviation Law. The research reveals that consumer-airlines conflicts can be resolved outside of the court through several dispute resolution models, including Consumer Dispute Settlement Agency, Non-Governmental Consumer Protection Agency, the Directorate of Consumer Protection agreed by the parties, based on Article 1338 of the Civil Code. This paper also show that it is necessary to make a simple dispute resolution system specifically for airline consumers in the form of an airline consumer dispute resolution assembly or a special arbitration agency.
Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMnag) Gadut Sejahtera Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang
Syahrul Hamidi;
Busyra Azheri;
Wetria Fauzi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.960
The operational implementation of BUMNag Gastra experienced various problems which made it difficult to develop properly. These problems include, among others, the Human Resources Manager is still low, resulting in one of the accountability BUMNag not being carried out properly. Therefore the author examines the following problem formulation: 1) How is the Operational Implementation of BUMNag Gastra Nagari Gadut 2) What is the accountability of the Operational Executive of BUMNag Gastra Nagari Gadut. The research method that the author uses is Juridical Empirical, namely research that focuses on how the implementation of BUMNag Gastra Nagari Gadut operations in the field. The results of the research are presented in the form of descriptive analysis relying on primary data in the form of field data (interviews) supplemented by secondary data. As for the results of the author's research, it can be concluded, firstly, the operational implementation of BUMNag Gastra Nagari Gadut is still simple and not fully in accordance with management functions. The two accountability reports have not been properly presented, so they are not in accordance with legal objectives, namely certainty and justice. In the future, efforts are expected to promote BUMNag, namely 1) increasing human resources 2) increasing capital 3) instilling a sense of ownership of BUMNag which is still low. 4) improvement of facilities and infrastructure