Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia National Journal of Law
Izroiel, Rabbenstain
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMERIKSAAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 Sudarsono, Sudarsono; Izroiel, Rabbenstain
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i2.3341

Abstract

Examination of cases of unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad) prior to the enactment of Law Number 30 of 2014 in conjunction with Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 was carried out by the General Court. After the enactment of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2019, the examination of the onrechtmatige overheidsdaad case was transferred to the TUN Court as a Government Action dispute. As a relatively new procedural law in the State Administrative Court, it is necessary to conduct legal research. This normative legal research found that the Government Action dispute is a public dispute whose examination must use the procedural law of the State Administrative Court, no longer using Article 1365 of the Civil Code. The object of the dispute is Government Action, either in the form of acts of action or non-action, carried out by government agencies and/or officials that cause harm to community members. This study resulted in suggestions for socialization and legal enforcement of the examination of disputes over Government Actions in order to realize legal and justice systems.
PEMERIKSAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA Sudarsono, Sudarsono; Izroiel, Rabbenstain
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v3i2.922

Abstract

Alat bukti elektronik merupakan jenis alat bukti baru dalam pemeriksaan perkara, yang dihasilkan oleh zaman teknologi informasi (gelombang ketiga) saat ini. Sementara, prosedur pembuktian di pengadilan masih menggunakan hukum acara konvensional yang dihasilkan pada zaman percetakan/industri, sehingga belum mengatur konsep dan prosedur verifikasi alat bukti elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum mengatur secara detail perihal pemeriksaan alat bukti elektronik. Untuk itu, dilaksanakanlah penelitian hukum normatif ini, yang hasilnya mempreskripsikan bahwa alat bukti elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik merupakan alat buktiyang sah, yang verifikasinya adalah dengan mengkonfirmasi pendaftaran Sistem Elektronik tersebut sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Adapun alat bukti elektronik yang tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik, verifikasinya harus melalui audit forensik teknologi informasi. Konsep, jenis dan prosedur verifikasi alat bukti elektronik secara normatif yang dihasilkan penelitian ini sangat jelas, tegas dan mudah diaplikasikan, sehingga dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara perdata dan tata usaha negara. Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Sistem Elektronik, Verifikasi Alat Bukti Elektronik.
Co-Authors Sudarsono