<![CDATA[Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi beban administratif bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Program Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pemutihan, rendahnya partisipasi wajib pajak, serta keterbatasan sosialisasi dan koordinasi antar instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemutihan di SAMSAT Kabupaten Madiun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka analisis, dengan fokus pada enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi implementor, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat SAMSAT dan Bapenda, observasi langsung di lokasi, serta analisis dokumen resmi terkait kebijakan pemutihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan penerimaan PAD, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan rendahnya partisipasi wajib pajak. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan sosialisasi dan koordinasi antar instansi untuk memastikan keberhasilan program di masa depan.]]>
