Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK Radwa, Nahdah Dzakiyyah; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1489-1502

Abstract

Abstrak Implementasi kebijakan publik melalui program rumah bersubsidi diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan pemukiman masyarakat di Kabupaten Gresik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Fokus penelitian ini adalah menyediakan hunian yang layak sesuai sasaran kebijakan berupa rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Teori yang digunakan dalam penelitian program rumah bersubsidi menggunakan teori Donald Van Meter dan Van Horn (Suharsono, 2005:99) dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, 6) Disposisi pelaksana. Model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan kunci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan belum dapat memenuhi target dan sasaran program rumah bersubsidi di Kecamatan Driyorejo, sumber daya dinilai kurang dalam pelaksanaan program rumah bersubsidi, tidak disediakan kantor pengawas, karakteristik agen pelaksana yang berbeda membuat pelaksanaan program rumah bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran. Untuk lingkungan ekonomi, sosial dan politik menjadi masalah bagi MBR yang memiliki penghasilan rendah dan pekerjaan jauh dari lokasi rumah bersubsidi tersebut. Dalam proses memperoleh subsidi, bank yang bersangkutan harus lebih teliti melakukan seleksi kepada calon penerima subsidi. Saran bagi penelitian ini adalah diperlukan adanya badan pengawas untuk pelaksanaan pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran kepada MBR. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Subsidi Rumah, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Abstract The implementation of public policies through the subsidized housing program is realized to meet the needs of housing and community settlements in Gresik Regency for Low-Income Communities (MBR). The purpose of this study was to determine the implementation of subsidized housing program policies for Low-Income Communities (MBR) in Driyorejo District, Gresik Regency. The focus of this research is to provide adequate housing according to the policy target in the form of subsidized housing for Low-Income Communities (MBR). The theory used in the research of the subsidized housing program uses the theory of Donald Van Meter and Van Horn (Suharsono, 2005:99) with six variables that affect implementation performance, namely: 1) Standards and policy objectives, 2) Resources, 3) Communication and activities. strengthening between organizations, 4) Characteristics of implementing agents, 5) Economic, social and political conditions, 6) Disposition of implementers. The research model used is descriptive qualitative using key informants. Data collection techniques in this study using interview techniques, documentation, literature study using purposive sampling technique. Based on the results of the study, it can be concluded that the standards and policy targets have not been able to meet the targets and targets of the subsidized housing program in Driyorejo District, resources are considered lacking in the implementation of the subsidized housing program, no supervisory office is provided, the characteristics of different implementing agents make the implementation of the subsidized housing program difficult. right on target. The economic, social and political environment becomes a problem for MBR who have low incomes and work far from the location of the subsidized housing. In the process of obtaining subsidies, the bank concerned must be more careful in selecting prospective recipients of subsidies. Suggestions for this research is that there is a need for a supervisory body for the implementation of subsidies so that they are more targeted to MBR. Keywords: Implementation, Policy, Housing Subsidy, Low-Income Communities (MBR)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2020 DI PROVINSI JAWA TIMUR Ristiananda, Annisah; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1387-1398

Abstract

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal untuk merasakan jenjang sekolah. Kemendikbud mengatur kebijakan tentang PPDB dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang lalu oleh Pemerintah Daerah masing-masing dijadikan dasar untuk membuat Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA dan SMK. Sistem PPDB di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 nyatanya masih banyak didapati permasalahan pada tahap implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan sistem PPDB tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur. Lokus penelitian ini adalah pada Provinsi Jawa Timur karena ditemukannya permasalahan yang terjadi terkait PPDB pada tahun 2020 dan memiliki kesesuaian dengan fokus yang diangkat oleh Peneliti yaitu implementasi kebijakan sistem PPDB di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik milik Goggin Brown (isi pesan, bentuk pesan, dan persepsi tentang pimpinan). Capaian dari penelitian telah sesuai dengan harapan peneliti dimana pelaksanaan PPDB di Jawa Timur telah berjalan dengan baik namun masih perlu adanya pengembangan sehingga PPDB dapat berjalan lebih baik lagi. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PPDB Acceptance of New Students (PPDB) is the first step to feel the school level. The ministry of education and culture set of policies about PPDB in Permendikbud No. 44 of 2019 and given the authority to the Government related to set in law respectively. The Provincial government has the authority on the Acceptance of New Students level of high school and vocational school. System PPDB in the Province of East Java in 2020 in fact, there are still many found problems at the stage of implementation. This study aims to determine the implementation of the policy system PPDB 2020 in the Province of East Java. The locus of this research is in the Province of East Java because of the discovery of the problems that occur related to PPDB in the year 2020 and have a conformity with the focus of which is appointed by the Researchers that the implementation of the policy system PPDB in the Province of East Java with the use of a model of public policy implementation belongs Goggin Brown (the content of the message, message forms, and the perception of the leadership). The outcomes of the research have been in accordance with the expectations of researchers where the implementation of PPDB in East Java has been going well but there is still need for the development of so PPDB can run better. Keywords: Policy Implementation, PPDB
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN Rifani, Dea; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1373-1386

Abstract

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Ramadhan, Syahrul; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1581-1592

Abstract

Pendidikan adalah pilar yang sangat menentukan bagi kemajuan suatu bangsa (H. Fuad Ihsan). Kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka adalah Kebijakan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahlian. Artikel Ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait proses implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dalam meningkatkan kualitas Pendidikan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya dan apa saja kendalanya. Metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil Penelitian Ini menunjukkan Bahwa Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya telah berjalan dari tahun 2020 dan sebelum penerapannya Universitas Negeri Surabaya telah melakukan kegiatan dibeberapa fakultas sebagai contohnya difakultas Teknik mengirim mahasiswa ke jepang untuk mengikuti pertukaran mahasiswa. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar telah sesuai dengan Teori (George Edward III) berjalan dengan sangat baik dan Implementasinya menjadi percontohan Perguruan tinggi negeri dalam menerapkan MBKM dari komunikasi berjalan dua arah, sarana prasarana sudah banyak yang menunjang,didukung oleh keputusan rektorat. meskipun pada pelaksanaan masih terdapat kendala seperti Ada Beberapa yang harus dibenahi oleh universitas negeri Surabaya seperti Peningkatan sosialisasi terhadap fakultas dan mahasiswa , peningkatan kemitraan dan memperbaiki sistem manajemen pengelolaan MBKM Kata Kunci: Pendidikan, Kebijakan Publik, Kualitas Mahasiswa Education is a very decisive pillar for the progress of a nation (H. Fuad Ihsan). The independent learning- campus policy is a policy to encourage students to master various sciences according to their field of expertise. This article aims to get an overview of the implementation process of the independent campus learning policy in improving the quality of student education at the State University of Surabaya and what the obstacles are. The method used is a qualitative approach with a descriptive type. The results of this study indicate that the implementation of the Independent Learning Campus Policy in improving the Quality of Student Education at the State University of Surabaya has been running since 2020 and before its implementation, the State University of Surabaya had carried out activities in several faculties, for example, the Faculty of Engineering sent students to Japan to participate in student exchanges. The implementation of the Free Learning Policy in accordance with Theory (George Edward III) went very well and its implementation became a model for state universities in implementing MBKM from two-way communication, many supporting infrastructure facilities, supported by the rectorate's decision. although in the implementation there are still obstacles such as there are several that must be addressed by the Surabaya state university such as increasing socialization to faculty and students, increasing partnerships and improving the MBKM management system Keywords: Education , Public Policy , Student Quality
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN HYBRID PADA PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI SMA NEGERI 13 SURABAYA Meilisa, Atika Dwi; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1629-1642

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan dalam dunia pendidikan. Sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran virus, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembelajaran berbasis daring. Pembelajaran daring dilakukan secara inovatif pada masa pandemik Covid-19 yaitu menggunakan program berimprovisasi dengan teknologi baru yaitu zoom ataupun aplikasi smartphone yaitu whatsapp. Berdasarkan Peraturan pemerintah yang mengacu pada kebijakan PPKM dan SKB 4 mentri, daerah yang berstatus Level 1 dan 2 dapat memulai pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas atau hybrid learning, yang menggabungkan pembelajarn daring dan juga luring. Konsep pembelajaran hybrid kemudian diterapkan oleh SMAN 13 Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pembelajaran hybrid di SMAN 13 Surabaya dilakukan dengan tolak ukur keberhasilan implementasi menggunakan teori Merilee S. Grindle. Jenis penelitiannya deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi model pembelajaran hybrid di SMA Negeri 13 Surabaya sudah berjalan dengan baik selama pandemi covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung seperti protokol kesehatan dalam variabel yang sudah sesuai dengan standar serta memenuhi pedoman atau aturan dari pemerintah.beberapa variabel yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi juga menunjukan hasil positif, diantaranya variabel manfaat, derajat perubahan yang diinginkan dan variabel lingkungan implementasi. Namun, masih perlu adanya evaluasi pada sistem pembelajaran hybrid karena beberapa kendala, yaitu penyediaan kuota jaringan internet dan juga swab antigen berkala yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kekhawatiran pada orang tua. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various sectors of life, including the education sector. As an effort to prevent the spread of the virus, the government decided a policy in the form of distance learning or online-based learning from home. Over time, there are various problems that arise when implementing online learning, such as impaired internet access, lack of ability to master technology, teachers have difficulty designing subject matter, limited internet quotas, decreased student understanding of the material being taught, and so on. To overcome this, the government provides an alternative in the form of limited face-to-face learning. SMAN 13 Surabaya is one of the schools that implements this learning system. Therefore, this research was conducted with the aim of knowing the general description of the implementation of teaching and learning activities in the limited face-to-face learning period at SMAN 13 Surabaya. This research is a descriptive qualitative research. Sources of data obtained from observations in the field and in-depth interviews conducted between researchers and informants. So that it can be obtained the results that teaching and learning activities carried out during the face-to-face learning period are limited running well and have met health protocol standards.
PENERAPAN APLIKASI MONITORING LELANG (MONPELA) DI BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Panie, Geraldine Jillyan; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n3.p2315-2325

Abstract

Di Indonesia sudah terjadi banyak perubahan pada sektor administrasi publik yang mana ini akan mempermudah segala bidang kehidupan khususnya bidang budaya, ekonomi dan sosial dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Tujuan dari penelitian ini menganalisis website Monitoring Lelang di dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi melalui sebuah inovasi di Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan dan sekaligus menjadi informan utama karena di dalamnya terdapat agen perubahan reformasi birokrasi, dimana agen perubahan inilah yang bertanggung jawab dalam proses pengembangan website Monpela. Teknik pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling dan dianalisis melalui tahapan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini dilandasi oleh teori menurut Cook, Matthew dan Irwin yang terdiri dari 5 aspek yaitu 1) kepemimpinan, dalam pelaksanaan program aplikasi Monpela Pemimpin memiliki kendali atas suksesnya inovasi sampai pada tahap implementasi 2) manajemen/organisasi, dengan aplikasi Monpela tersedia informasi perencanaan tender kegiatan prioritas dengan variabel yang dapat mengoptimalkan kinerja dan pelaksanaan pekerjaan bisa tepat waktu, 3) manajemen risiko, dalam pelaksannan monpela masih menemukan kendala terkait anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia belum optimal dan cenderung bagian tertetu meminta tender didahulukan sehingga perlu adanya kesiapan yang lebih dalam pelaksanaan Monpela, 4) kemampuan sumber daya manusia, dalam pelaksanaan Monpela ini telah dilakukan bimbingan dan teknologi dan sosialisasi serta melakukan kajian yang mendalam untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mampu menjalankan program sesuai yang direncanakan dan 5) pemanfaatan teknologi membantu kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Kata Kunci : reformasi birokrasi, agen perubahan, monitoring lelang.
IMPLEMENTASI APLIKASI JAKARTA KINI (JAKI) DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI UNIT PELAKSANA TEKNIS JAKARTA SMART CITY Zubaida, Dinda; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n3.p2231-2242

Abstract

In order to overcome city problems due to urbanization that continues to occur and is not controlled which includes issues of security, environment, health, energy, public services, and other city problems, the Jakarta city government has begun to launch the Jakarta Kini application program (JAKI) through the Jakarta Technical Implementation Unit. Smart City which is regulated in DKI Jakarta Governor Regulation No. 144 of 2019 concerning the Organization and Work Procedure of Communication, Informatics and Statistics Office of DKI Jakarta Province. The Jakarta Kini Application Program (JAKI), which is a program that integrates public service features in Jakarta and is also a one-stop integrated service that can provide benefits to its citizens which can be accessed online through the JAKI application on smartphones. The aim of the JAKI application program is to make it easier for the public to get information about Jakarta and to make it easier to access public services in Jakarta because it has been integrated through the application. This type of research uses a qualitative and descriptive approach. The focus of this research is the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, implementor dispositions, inter-organizational communication, and social, political, and economic conditions. Methods of data collection using interview techniques, observation, and documentation were analyzed using data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI APLIKASI JAWA TIMUR BELANJA ONLINE (JATIM BEJO) DI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR Pramudita, Renata Winna; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Procurement of goods/services is a fertile field for corruption cases, the majority of corruption cases that occurred mainly in East Java Province involved playing Self-Estimated Prices (HPS) and providers. The Jatim Bejo application is an effort created by the East Java Provincial Government to prevent corruption cases from occurring in East Java Province. The East Java Provincial Inspectorate is a Regional Apparatus that must carry out procurement using this application. The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Goods/Services Procurement Policy through the Jatim Bejo application at the Inspectorate of East Java Province. This research uses descriptive qualitative research with a focus on research using Richard Matland's policy implementation model including policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of goods/services procurement through the Jatim Bejo application at the Inspectorate of East Java Province is going well based on indicators of the accuracy of the executor and the accuracy of the target. On indicators of policy accuracy and environmental accuracy, researchers found several obstacles that occurred, namely there were misses in the Budget Execution Document (DPA) and there were providers who were slow to respond to orders, were late in sending goods, and were confused about taxes. The advice that researchers give is to carry out the preparation of the DPA more maturely and to communicate with providers and policy-formulation institutions. Keywords: Implementation, Procurement, Goods/Services, Jatim Bejo.
IMPLEMENTASI PROGRAM GAPURA DELTA PELAYANAN KEPENDUDUKAN VIA ONLINE PLAVON DI DESA GRABAGAN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO Daniswara, Andika; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2623-2636

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan ysng dilakukan oleh organisasi sektor publik dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berniat untuk meningkatkan pelayanan khususnya pada bidang administrasi kependudukan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo membuat sebuah program yang bernama Gapura Delta Pelayanan Kependudukan Via Online (PLAVON). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program gapura delta pelayanan kependudukan via online (PLAVON) di desa grabagan kecamatan tulangan kabupaten sidoarjo. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian desktriptif. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn menggunakan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program gapura delta pelayanan kependudukan via online (PLAVON) di Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan optimal. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sedikit hambatan yakni pada aspek sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Grabagan sudah tidak dalam kondisi yang prima, dan juga komunikasi kepada sasaran kebijakan masih belum berjalan dengan optimal. Kemudian, juga terdapat sedikit hambatan pada aspek karakteristik agen pelaksana, yaitu belum optimalnya kemampuan petugas gapura delta Desa Grabagan dalam memanajemen pekerjaan. Public service is one of the activities carried out by public sector organizations in order to increase public satisfaction. To follow up on this, the Sidoarjo Regency Government intends to improve services, especially in the field of population administration. Therefore, the Sidoarjo Regency Government through the Sidoarjo Regency Population and Civil Registration Office created a program called Gapura Delta Population Service Via Online (PLAVON). This research was conducted to determine the implementation of the delta gate program for online population services (PLAVON) in Grabagan Village, Reinforcement District, Sidoarjo Regency. In conducting this research using a qualitative approach to the type of descriptive research. The theory of implementation by Van Meter and Van Horn uses standard indicators and policy objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, social, political and economic conditions, and implementor dispositions. The results showed that the implementation of the online population service delta gate program (PLAVON) in Grabagan Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency has been running optimally. However, in its implementation there were a few obstacles, namely in the aspect of the facilities and infrastructure resources owned by Grabagan Village that were not in prime condition, and also that communication to policy targets was still not running optimally. Then, there are also a few obstacles in the aspect of the characteristics of the implementing agent, namely the ability of the Grabagan Village delta gate officer is not yet optimal in managing work.
IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI SAYANG (SISTEM LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN) WARGA DI KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA Budiono, Andre Saputra; Megawati, Suci
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p77-90

Abstract

Kemiskinan, stunting, dan kematian ibu hamil menjadi persoalan serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga melahirkan sebuah solusi berupa Aplikasi Sayang Warga (Sistem Layanan Pendampingan dan Perlindungan Warga) yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan hingga pengembangan sumber daya manusia serta memberikan intervensi pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran. Namun, dalam implementasinya aplikasi ini ditemui beberapa kendala, seperti masih adanya masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam proses pendataan hingga sumber daya di lapangan yang terbatas cukup menghambat. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Aplikasi Sayang Warga di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan purposive sampling dalam pemilihan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Sayang Warga yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya berjalan dengan baik dan memudahkan pelaksanaan pelayanan publik di Surabaya menjadi lebih cepat. Namun ditemukan beberapa kendala seperti sistem digitalisasi yang masih belum optimal akibat adanya pelayanan administrasi yang dilakukan secara manual, sumber daya di bidang IT yang kurang kompeten, fasilitas sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang kurang memadai, hingga rendahnya kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan sosialisasi secara masif kepada seluruh pelaksana, menambahkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja, memberikan pelatihan teknis penggunaan aplikasi, membuatkan buku saku pedoman kerja, dan insentif yang memadai. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, e-Government, Sayang Warga Poverty, stunting, and maternal mortality have become serious problems for the Surabaya City Government, leading to a solution in the form of the Sayang Warga Application (Citizen Assistance and Protection Service System), which aims to make it easier to identify various social welfare, health problem, human resources development, and provide immediate and targeted public service interventions. However, the implementation of this application encountered several obstacles, such as the community's reluctance to participate in the data collection process and limited resources in the field. This research seeks to analyze the policy implementation of the Sayang Warga Application Program in Tembok Dukuh Surabaya Village. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation and interviews with purposive sampling in the selection of informants. The results showed that the Sayang Warga Application launched by the Surabaya City Government is running well and facilitates the implementation of public services in Surabaya to be faster. However, there are several obstacles, such as the digitalization system that is still not optimal due to the existence of administrative services that are carried out manually, resources in the IT field that are less competent, inadequate facilities and infrastructure to support work, and the low ability of implementers to convey information to the public. Surabaya City Government can provide regular socialization to all implementers, add facilities and infrastructure to support work, provide technical training on the use of applications, make a handbook of work guidelines, and provide adequate incentives. Keywords: Policy Implementation, e-Government, Sayang Warga
Co-Authors Adri Mufid Ibrahim Agustin, Cindy Pramita Alfarizi, Muhammad Ali Hasbi Ramadani Ana, Rani Rusdi Anang Kistyanto Angelly, Ryke Annafi, Zahra Ansar, Muhammad Chaeroel Arianto, Kurniawan Fery Asmaranti, Anisa Dwi Budiono, Andre Saputra Cahya Pratama, Andy Daniswara, Andika Darmayanti, Wanda Alvi Deby Febriyan Eprilianto Dewi, Deby Cintia Diputra, Dicky Lintang DITA PERWITASARI Eva Hany Fanida, Eva Hany Fadiyah Hidayat, Melda Falaq Al-Amin, M. Noer Febrianti, Eni Febriyan, Deby Ferina, Anggia Citra Okta Fitriaji, Nurul Fitrianingrum, Aditya Pratiwi Fitrie, Revienda Anita Galih Wahyu Pradana H, Mohammad Hermy Hanin Sajida, Rania Heni Purwa Pamungkas Herdis Herdiansyah Herlianto, Rizal Priatama Heru Arizal Hilmi, Ahmad Nizar Huda, Anam Miftakhul Ibad, Dimas Atoul Larasati Putri , Herananda Dewi Ma'ruf, Muhammad Farid Mahadhika, Vita Mahe Edi Bandu Arta Wijaya Mampo, Thomas Aquino Andry MAYA MUSTIKA KARTIKA SARI, MAYA Ma’ruf, Muhammad Farid Meilisa, Atika Dwi Muhamad Arif Mahdiannur Muzayanah Muzayanah Navyantito, Anggi Novita Sari, Mela Dwi Oktariyanda, Trenda Aktiva Palandeng, Audry Lindsey Panie, Geraldine Jillyan Pramudita, Renata Winna Puspita, Dinda Qodriya, Lailatul R, Dwi Anggorowati Rachmadhani, Azzahroh Radwa, Nahdah Dzakiyyah Rahayu, Tjitjik Rahmah, Lathifah Aulia Rifani, Dea Ristiananda, Annisah Roesdi , Hannysyah Romadhon, Akbar Kurnia Saifullah Fatah Wardana, Laskar Intifada Sajida, Rania Hanin Saputri, Berliana Rizky Sari, Lisa Amelia Setyobudi, Gigih Agung Setyowati, Raden Roro Nanik Shobirin, Dewi Rahma Sholikhah, Putri Syahrul R, Syahrul Syamsul, Muhammad Rezky Taqwa, Muhammad Decavarya Amarobit Tjitjik Rahaju Wahyuni, Jauhar Wawan Sobarosa, Heris Hendrayana Pratama Yuni Lestari Yunitasari, Bellina Zubaida, Dinda