Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POSITA Pamulang Law Review
Putri Maharani Rahma Aisah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya Nazla Aulia Saadah; Putri Maharani Rahma Aisah
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.162

Abstract

Kasus kekerasan seksual khususnya pada anak yang dewasa ini semakin marak jumlahnya memerlukan penindakan yang lebih tegas khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana. Kebiri kimia menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi solusi penjatuhan sanksi berupa tindakan yang dilakukan untuk menekan kenaikan kasus kekerasan seksual tersebut. Infrastruktur yang belum maksimal, ditambah dengan pro dan kontra terkait kode etik dokter selaku eksekutor kebiri kimia serta perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan mengakibatkan perlu peninjauan kembali terhadap upaya dan kendala yang dihadapi aparatur penegak hukum dalam pengaturan kebiri kimia ini. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder berupa buku atau jurnal dan sumber lain yang terkait kebiri kimia dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar hukum primer. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya pemerintah dalam penegakan hukum kebiri kimia belum optimal, hal ini dikarenakan keterlibatan dokter, tata cara, hingga pelaksanaan kebiri kimia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penting bagi pemerintah selaku aparatur penegak hukum untuk memberikan payung hukum terhadap dokter selaku eksekutor dan pengaturan rinci terkait tata cara dan pelaksanaan kebiri kimia.
Mewujudkan Keadilan dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Pribadi yang Sama di Mata Hukum Dalam Pasal 6 The Universal Declaration of Human Rights Putri Maharani Rahma Aisah; Tajul Arifin; Ine Fauzia
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the fact that gender inequality in the legal system remains a serious issue, with women often experiencing discrimination rooted in patriarchal cultural norms. Such discrimination, reflected in both formal and customary laws, obstructs women’s access to justice. This situation contradicts Article 6 of The Universal Declaration of Human Rights, which affirms that every individual has the right to recognition and protection as an equal before the law. The study aims to analyze the barriers faced by women in obtaining fair legal treatment and to explore efforts to achieve legal equality based on human rights principles. The research employs a normative juridical approach and uses a descriptive analytical method, with data analyzed through quantitative analysis techniques. The findings reveal that gender-based violence, such as domestic violence and sexual harassment, has not received adequate attention from the legal system. These challenges are further compounded by weak law enforcement and the slow pace of legislative reforms supporting gender equality. The study underscores the necessity of ensuring legal justice for women through inclusive legal reforms and the empowerment of women.
Co-Authors Ine Fauzia Nazla Aulia Saadah Tajul Arifin