Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Cendekia Ilmiah
Muhammad Nur Khaliq
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi) Muhammad Nur Khaliq; Aji Pangestu
Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 11 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330

Abstract

Secara umum, hukum Islam dianggap sebagai peraturan yang mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat manusiawi maupun ilahi. Hal ini mengimplikasikan bahwa sumber hukum Islam sejatinya bersumber dari keilahian Tuhan, sekaligus juga dari akal manusia dalam proses penciptaannya. Namun, setelah runtuhnya peradaban Islam, hukum Islam mengalami penyimpangan menjadi hukum yang hanya diterapkan secara terbatas, terutama dalam aspek-aspek kehidupan seperti hukum keluarga, sementara aspek lainnya menjadi kurang terpenuhi. Lebih lanjut, kelemahan hukum Islam terletak pada ketidakmampuannya dalam menghadapi tantangan-tantangan modern yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan yang komprehensif. Banyak ahli meyakini bahwa untuk memperkuat hukum Islam, yang paling krusial untuk ditingkatkan adalah aspek metodologisnya, yang dalam konteks ini merujuk pada teori hukum Islam yang dikenal sebagai ushul fiqh. Perlu dilakukan perbaikan pada aspek ini agar dapat mengarahkan perkembangan sosial dari sudut pandang hukum. Namun, apa yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh ushuliyyun sebelumnya, terutama dari empat madzhab hukum Islam, dalam bentuk metode hukum Islam yang metodologis, dirasa tidak lagi memadai untuk mengatasi kompleksitas permasalahan hukum yang muncul. Kemudian, munculah kontribusi dari tokoh seperti Asy-Syatibi yang menawarkan metode baru dalam teori hukum Islam. Metode yang ditawarkannya membawa perspektif baru dalam memahami sumber-sumber hukum Islam, yang biasa dikenal dengan istilah istiqra' ma'nawi. Tulisan ini akan membahas dan menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep tersebut.
Legal Politics of Instruments for Punishing Corruptors Based on the Draft Law on Asset Confiscation Muhammad Nur Khaliq
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 3 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1651

Abstract

This research addresses the gap between criminal law policies for corruptors andthe implementation of the Asset Forfeiture Law in Indonesia. Although legal regulations have been established, their implementation remains suboptimal, particularly regarding the recovery of assets illegally obtained by corrupt individuals. Several factors, such as slow legal processes, weak law enforcement, and political instability, hinder the effectiveness of corruption eradication. This highlights the need for reforms in the legal system and law enforcement in Indonesia to ensure a more just and efficient process. This study adopts a normative juridical approach by combining three methods: the Legislative Approach, the Philosophical Approach, and the Asset Forfeiture Ownership Approach in Islamic law. These approaches aim to provide a comprehensive understanding of the legal, moral, and religious aspects of asset forfeiture and its implications within the context of modern law. Through this exploration, the research is expected to offer solutions to existing problems while recommending legal reforms to enhance the effectiveness of corruption eradication in Indonesia.
Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Persatuan Dan Kesatuan: Relevansi Pasal 1 & 25 Piagam Madinah Dan Konstitusi Di Indonesia Faisal Nuja Abdillah; Muhammad Nur Khaliq
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.8333

Abstract

Piagam Madinah dan Konstitusi Indonesia memiliki relevansi yang kuat dalam menjamin kebebasan beragama di suatu negara. Dalam Piagam Madinah, kebebasan beragama dijamin dalam Pasal 25, yang menegaskan pengakuan terhadap kaum non-Muslim sebagai bagian dari komunitas Muslim, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 25. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dijalankan dalam bingkai persatuan dan kesatuan, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, prinsip kebebasan beragama ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 2 serta Bab XA Pasal 28E ayat 1 UUD NRI 1945. Konstitusi ini merupakan hasil konsensus nasional yang mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga kebebasan beragama sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa baik Piagam Madinah maupun Konstitusi Indonesia memiliki kesamaan dalam menjamin kebebasan beragama dalam kerangka persatuan dan kesatuan masyarakat.
Co-Authors Aji Pangestu Faisal Nuja Abdillah