Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Andi Ines Audryana Bachtiar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia Andi Ines Audryana Bachtiar; Sri Rahayu Oktavia; Annabel Balqis Sharana
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.966

Abstract

Permasalahan soal waris selalu muncul dan menjadi hal yang sensitif dalam keluarga, hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana setiap manusia akan mengalami peristiwa yang disebut dengan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu pembagian warisan semakin kompleks objeknya, dimana yang bisa diwariskan selanjutnya adalah perihal waris saham. Di Indonesia sendiri aktivitas pasar modal diperbolehkan sebagai warisan menurut Islam. Pengaturan mengenai kegiatan pasar modal tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia dan ulama Islam untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pasar modal tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan aktif di pasar modal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak segan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Produk pasar modal yaitu saham yang merupakan surat berharga yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan. Ketika seseorang melakukan transaksi saham yang masih berlanjut di perusahaan dan kepemilikan saham tersebut adalah milik pribadinya. Jika seseorang yang memiliki saham tersebut meninggal dunia, semua aset, termasuk saham perusahaan, beralih ke ahli waris. Pewarisan Saham diatur dengan undang-undang dan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa persetujuan Pemegang Saham dan Pemegang Saham diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran dengan membuat alat pengalihan hak. Ketentuan tentang pewarisan saham menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan sumber hukum Islam.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Andi Ines Audryana Bachtiar; Yana Indawati
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1626

Abstract

Human trafficking is an organized crime that violates human rights relating to freedom, security and has the potential to use acts of violence against victims. This research uses empirical juridical research methods by examining a phenomenon that occurs in society associated with the applicable laws. The research was conducted to find out the law enforcement against the crime of trafficking in persons, the obstacles in the implementation of law enforcement, and how the police efforts as law enforcers who act to handle obstacles at the level of investigation and investigation. The results showed that law enforcement of trafficking in persons was dominated by trafficking in persons with sexual utilization and trafficking in Indonesian migrant workers. Case handling begins with a public report then submitted to the unit handling human trafficking cases for a series of investigations, investigations, and submission of files to the prosecutor's office. There are different methods in handling cases tailored to the needs of cases of trafficking in persons with sexual exploitation or exploitation and migrant workers. Based on the research, it is known that investigators find various obstacles caused by internal factors or the investigation process itself and external factors or from the community. Law enforcement is carried out with the aim of restoring the law itself so that evaluation is needed so that the handling of human trafficking crimes runs effectively.    
Co-Authors Annabel Balqis Sharana Sri Rahayu Oktavia Yana Indawati