<![CDATA[Hasil Penelitian pada artikel ini adalah Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, terutama korupsi dan pencucian uang, yang menjadi hambatan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah strategis yang diperlukan adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memastikan pemulihan dan pemanfaatan aset hasil kejahatan bagi kepentingan publik. Saat ini, regulasi yang ada masih berorientasi pada sistem pemidanaan, sehingga proses perampasan aset sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) seperti yang telah diterapkan di berbagai negara maju agar dapat menyita aset tanpa harus menunggu putusan pidana.Undang-undang ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional dengan mengalokasikan aset yang telah dirampas untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, implementasi yang transparan dan diawasi dengan ketat diperlukan agar regulasi ini tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Kerja sama antar-lembaga serta partisipasi publik juga harus diperkuat untuk memastikan efektivitas perampasan aset. Dengan regulasi yang kuat dan pengawasan yang baik, Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi instrumen penting dalam mendukung supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang bersih, maju, dan berdaya saing tinggi.]]>
