Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Between Religious Guidance and Shariah Legal Reform: Rethinking Indonesia’s Premarital Guidance for School-Age Adolescents (BRUS) program Nadhrah, Fatiya; Abd. Mukhsin; Hashemi , Shoaleh
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 23 No 2 (2025): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v23i2.12987

Abstract

Background: Early marriage continues to be a prevalent issue in Indonesia, notwithstanding the Ministry of Religious Affairs' implementation of the Premarital Guidance for School-Age Adolescents (BRUS) program. The deficiency of legal understanding among youngsters, inadequate communication tactics, and feeble institutional coordination hinder the program's efficacy Purpose: to evaluate the implementation of BRUS at KUA Rambutan, analyzing its effects on legal knowledge and the prevention of early marriage, while also identifying policy and structural deficiencies Methods: This study employed an empirical legal research methodology, gathering primary data via interviews with KUA officials and adolescents involved in the BRUS program. Secondary data were acquired from law papers, policy reports, and scholarly literature. The data were examined through the lenses of Legal Communication Dysfunction Theory and Legal Responsiveness Theory to assess the deficiencies in BRUS implementation Results: The findings demonstrate that BRUS has a negligible effect on decreasing underage marriage rates, attributed to inadequate communication between KUA and adolescents, insufficient youth-oriented outreach initiatives, and the lack of legal enforcement measures. Implication: This study enhances legal awareness and policy evaluation research by illustrating the necessity for religious institutions to align their programs with legal and social frameworks for efficacy. It proposes integrating Maslahah evaluations into judicial rulings on marital dispensations, improving multisectoral cooperation, and updating BRUS communication techniques Originality: This research offers a comparative analysis between Indonesia and Algeria, illustrating how an integrated approach that combines religious counseling, legal enforcement, and community engagement can markedly enhance premarital education and mitigate underage marriage
Relevansi Filsafat Ilmu Dalam Menghadapi Disrupsi Pengetahuan Di Era Digital Nadhrah, Fatiya; Harisman; Rambey, Guntur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran filsafat ilmu dalam menghadapi disrupsi pengetahuan di era digital, khususnya dalam menegaskan validitas dan otoritas pengetahuan hukum serta implikasinya terhadap teori dan praktik hukum. Kajian ini menggunakan landasan teori filsafat ilmu yang meliputi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai kerangka analisis utama, serta didukung oleh pemikiran filsafat hukum dan teori hukum transformatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa buku, jurnal ilmiah nasional berbahasa Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengklasifikasian, dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah realitas hukum, cara pengetahuan hukum dibentuk, serta orientasi nilai dalam praktik hukum. Filsafat ilmu berperan penting dalam menjaga rasionalitas, legitimasi, dan orientasi nilai hukum agar tidak tereduksi menjadi sekadar instrumen teknologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendekatan filosofis dalam pengembangan hukum digital merupakan prasyarat penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di tengah disrupsi pengetahuan era digital.