Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Ma’had Al-Zaytun dalam Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Hukum Islam Achmad Rizal Maulana; Abdur Rahim; Munawir Sajali
Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/tabsyir.v6i2.2155

Abstract

Indonesia has a land area of 1,919,440 km², comprising 17,508 islands, with a total territory of 5,193,250 km², including maritime and exclusive economic zones. This maritime potential supports the country's abundant natural resources. This study aims to examine the role of Ma’had Al-Zaytun in revitalizing Indonesia's maritime culture based on Law Number 32 of 2014 and Islamic Law. The research employs a normative juridical approach, using primary data sources such as Law Number 32 of 2014, the book Fiqh al-Bi’ah (Environmental Jurisprudence), and other related literature. The findings indicate that Ma’had Al-Zaytun plays a significant role in the vision of Indonesia's maritime culture. The institution integrates a maritime curriculum, including a program for Maritime Vocational Islamic High Schools, to enhance students' understanding of maritime heritage. Ma’had also established the Samudra Biru Port as a learning facility and a means to manage post-harvest marine products, supporting ecological practices based on Fiqh al-Bi’ah. This approach aligns with Islamic law, which promotes environmental preservation for communal welfare. The development of fishing vessels and marine product management reflects the institution's commitment to sustainable maritime resource stewardship. Thus, Ma’had Al-Zaytun serves as a model for integrating education and resource management in line with Islamic legal principles.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ACHMAD RIZAL MAULANA; A. SUD’JAI
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.1046

Abstract

Perkembangan teknologi dalam skala yang semakin besar, telah mengubah gaya hidup masyarakat yang semula tradisional menjadi modern, dan sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang tumbuh paling signifikan. Hal ini disebabkan munculnya inovasi dalam bisnis melalui sistem elektronik (e-commerce) dan berkembang lagi menjadi marketplace. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah, yakni bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen di marketplace? Dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban marketplace dalam perlindungan kebocoran data pribadi yang dikelolanya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil dari penelitian ini yakni, marketplace di Indonesia yang mengalami kebocoran data pribadi konsumennya yaitu Tokopedia serta Bukalapak, kemudian penulis kaji beserta bentuk pertanggungjawaban marketplace dalam perlindungan kebocoran data yang dikelolanya. Pengaturan telah diatur dalam berbagai ketentuan undang-undang baik secara umum maupun secara khusus, dan pertanggungjawabannya bisa melalui hukum pidana atau hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu baru khususnya bagi penulis. Dan hasil penelitian tersebut juga dapat digunakan sebagai tambahan wawasan hukum bagi masyarakat luas yang masih belum mengenal atau mengetahui tentang pembahasan yang diangkat oleh penulis.