Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Firman Firman
Universitas Cenderawasih
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Aktivisme Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif Firman Firman
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober - Desember
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v2i4.329

Abstract

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan praktik aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 yang ditinjau dari perspektif hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 dan undang-undang serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan. Demi mempertajam penelitian, maka proses analisis data dilakukan menggunakan metode analisa deskriptif dengan menguraikan secara rinci, tersistematis dan menyeluruh mengenai praktik aktivisme yudisial hakim Mahkamah Konstitusi untuk melahirkan putusan yang bersifat progresif dalam Putusan Nomor 29/PUU-IX/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik aktivisme yudisial dengan pendekatan hukum progresif oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU-IX/2011 menekankan pada aspek lokalitas hukum untuk memberikan perlindungan konstitusional terhadap tradisi, budaya dan aturan internal masyarakat hukum adat yang dilindungi dalam UUD 1945.
Juridical Analysis of Article 4 Paragraph 2 of Law Number 3 of 2020 on the Control and Management of Minerals and Coal in Indonesia Ika Fitrianita; Firman Firman
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.451

Abstract

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menimbulkan tanggapan pro dan kontra di tengah masyarakat berkaitan dengan formulasi kewenangan penguasaan dan pengelolaan Mineral dan Batubara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dinamika pengaturan kewenangan penguasaan dan pengelolaan pertambangan sumber daya mineral dan batubara, termasuk implikasi yuridis Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kewenangan penguasaan dan pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kewenangan penguasaan dan pengelolaan mineral dan batubara setelah era reformasi mengalami pergeseran dari kewenangan penguasaan dan pengelolaan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ke arah dominasi pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Implikasi yuridis Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah penghapusan serta perubahan beberapa pasal yang bertalian dengan kewenangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara oleh pemerintah daerah yang sebelumnya berlaku dalam berbagai regulasi
Model Investasi Berbasis Ekuitas Adat: Studi Kewajiban Kemitraan (Joint Venture) Investor dan Masyarakat Adat Port Numbay di Kota Jayapura Dudi Mulyadi; Firman Firman; Tri Yanuaria; Abdul Malik Mufty
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6648

Abstract

This study examines a customary equity-based investment model as an alternative legal framework for partnerships between investors and the Port Numbay Indigenous Community in Jayapura City. It addresses the persistent inequality in investment practices, where customary land is generally treated only as an object of compensation rather than as an equity asset capable of providing sustainable economic benefits to indigenous communities. Using a normative-empirical (socio-legal) approach, the research analyzes statutory regulations, Papua’s Special Autonomy framework, customary land practices, and empirical data collected through interviews with customary leaders, clan representatives, and business actors. Qualitative analysis was conducted using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The findings indicate that existing investment arrangements rely mainly on one-time compensation, which provides limited legal certainty, economic sustainability, and community participation. The proposed model redefines indigenous communities as equity partners with proportional ownership, dividend rights, and participation in investment governance, based on the principles of Free, Prior and Informed Consent (FPIC), equitable benefit-sharing, and legal protection. This model offers a practical legal framework for promoting fair, inclusive, and sustainable investment in Papua.
Co-Authors Abdul Malik Mufty Dudi Mulyadi Ika Fitrianita Tri yanuaria