Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PHP.BUP-XV/2017 Sofian, Muhamad
Media of Law and Sharia Vol 1, No 3 (2020): June
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada pada Putusan MK No 14/PHP.BUP-XV/2017 tentang perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, pada penerapannya MK mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum, serta berimplikasi pada banyak hal. Pembahasan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan ambang batas sengketa Pilkada serta Implikasi penerapan ambang batas dari Putusan MK No 14/PHP.BUP-XV/2017. Jenis Penulisan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif, dimana obyek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No 14/PHP,BUP-XV/2017. Teknik analisis data dilakukan secara Prespektif dengan menggunakan metode deduktif, maksudnya, data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan di rangkai secara sistematis sebagai sususan fakta-fakta hukum dalam mengkaji, mengaanalisis Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Penerapan ambang batas sengketa hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tolikara adalah pertama, Hakim pengenyampingkan ambang Batas sengketa hasil Pilkada sehingga hakim Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela. Hakim berpendapat, belum serta merta memberlakukan Pasal 158 karena penyelenggaran pemilihan dinilai cacat hukum, dan rekapitulasi suara yang belum sesuai dengan aturan, Namun pada Putusan Akhir, MK tetap memberlakukan ketentuan Ambang Batas Penyelesaian sengketa Pilkada. Kedua, Implikasi dari penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada pada Putusan MK No 14/PHP.BUP-XV/2017 adalah pengenyampingan Pasal 158 atau ambang batas penyelesaian sengketa Pilkada dan akan berimplikasi pada lembaga MK menjadi lembaga yang megutamakan keadilan subtansif bukan menjadi lembaga kalkulatif. MK menjadi lembaga yang menjaga marwah jalannya demokrasi di Indonesia, lembaga yang melakukan penerobosan hukum dan banyaknya peserta yang mengajukan sengketa ke MK.

PENERAPAN AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PHP.BUP-XV/2017 Sofian, Muhamad
Media of Law and Sharia Vol 1, No 3: June 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada pada Putusan MK No 14/PHP.BUP-XV/2017 tentang perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, pada penerapannya MK mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum, serta berimplikasi pada banyak hal. Pembahasan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan ambang batas sengketa Pilkada serta Implikasi penerapan ambang batas dari Putusan MK No 14/PHP.BUP-XV/2017. Jenis Penulisan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif, dimana obyek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No 14/PHP,BUP-XV/2017. Teknik analisis data dilakukan secara Prespektif dengan menggunakan metode deduktif, maksudnya, data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan di rangkai secara sistematis sebagai sususan fakta-fakta hukum dalam mengkaji, mengaanalisis Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Penerapan ambang batas sengketa hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tolikara adalah pertama, Hakim pengenyampingkan ambang Batas sengketa hasil Pilkada sehingga hakim Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela. Hakim berpendapat, belum serta merta memberlakukan Pasal 158 karena penyelenggaran pemilihan dinilai cacat hukum, dan rekapitulasi suara yang belum sesuai dengan aturan, Namun pada Putusan Akhir, MK tetap memberlakukan ketentuan Ambang Batas Penyelesaian sengketa Pilkada. Kedua, Implikasi dari penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada pada Putusan MK No 14/PHP.BUP-XV/2017 adalah pengenyampingan Pasal 158 atau ambang batas penyelesaian sengketa Pilkada dan akan berimplikasi pada lembaga MK menjadi lembaga yang megutamakan keadilan subtansif bukan menjadi lembaga kalkulatif. MK menjadi lembaga yang menjaga marwah jalannya demokrasi di Indonesia, lembaga yang melakukan penerobosan hukum dan banyaknya peserta yang mengajukan sengketa ke MK.

PENEGAKAN HUKUM HAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM MAQASHID SYARIAH Sofian, Muhamad
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.16

Abstrak Hukum Islam dengan maqashid syariah dapat dijadikan suatu pemikiran hukum dalam penegakan hukum HAM. Mengingat hukum Islam adalah hukum yang tidak bersandar pada teks Undang-Undang semata melainkan dapat bersumber pada nilai-nilai keislaman yang bersandar pada Al-Quran dan Hadist serta Ijtihad para ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum Hak Asasi Manusia kemudian ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kepustakaan atau library Research dan Perundang-undangan. Adapun hasil penelitian bahwa Indonesia memberikan perlindungan HAM kepada warga negaranya yang kesemuanya termuat dalam Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 hasil amandemen keempat pada tahun 2002. Upaya penegakan Hukum HAM dan perlindungan HAM Di indonesia juga diatur pada regulasi seperti UU Nomor UU HAM di Indonesia adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa lainnya. Selain melalui regulasi juga dibentuk lembaga pengadilan HAM sebagai bentuk keseriusan pemerintah indonesia dalam upaya penegakan hukum HAM dan Perlindungan terhadap HAM. HAM dan maqashid syari'ah pada dasarnya adalah menjaga kemaslahatan seseorang. Maqashid memberikan alternatif solusi untuk menjaga hak-hak manusia. Abstract Islamic law with maqashid syariah can be used as a legal thought in enforcing human rights law. Considering that Islamic law is not only based on legal texts but also on Islamic values that are based on the Quran, Hadith, and the Ijtihad of scholars. This study aims to examine and understand the enforcement of human rights law from the perspective of Maqashid Syariah. The type of research used is normative legal research with a literature or library research approach and legislation. The results of the study show that Indonesia provides protection for its citizens' human rights, all of which are contained in the Indonesian Constitution, namely the 1945 Constitution as amended in 2002. Efforts to enforce human rights law and protect human rights in Indonesia are also regulated by laws such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights and several others. In addition to regulations, a human rights court was also established as a form of the Indonesian government's seriousness in efforts to enforce human rights law and protect human rights. Human rights and maqashid syari'ah are basically about maintaining the well-being of individuals. Maqashid provides alternative solutions for protecting human rights.

SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA Sofian, Muhamad; Kasiman; Munawar, Said
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.22

Penelitian ini akan menganalisis perkembangan system hukum Kesehatan di Indonesia dalam upaya Hak Asasi Manusia dalam hal ini warga negara Indonesia. Terutama dalam hal jaminan Kesehatan bagi rakyat miskin, kemudahan pelayanan ksehatan, persamaan hak dalam hal pelayanan ksehatan serta pelaksaan perlindungan Hak asasi warga negara oleh negara dan penyelenggara Kesehatan (Rumah sakit dan tenaga Kesehatan). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normative, dengan mengkaji aspek Hukum Kesehatan, Hak asasi manusia dan perlindungan HAM. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hak asasi warga negara dalam bidang Kesehatan tidak hanya bersifat formalitas dan legalitas semata, melainkan harus dapat dijalankan dan mendapatkan legitimasi dari warga negara. Perlindungan hak warga negara dalam bidang Kesehatan adalah tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Pemerintah bertanggungjawab untuk bisa penuhi hak atas kesehatan rakyat merupakan landasan konstitusional.

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945. SOFIAN, MUHAMAD; Fuad, Fuad
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.43

Salah satu tujuan konstitusional Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial. Upaya perwujudan keadilan sosial menjadi tanggungjawab lembaga negara diantaranya Mahkamah Konstutusi. MK sebagai Lembaga Peradilan Konstitusi kontitusi tentunya memiliki peran vital dalam mewujdukan keadilan sosial yang dimulai dengan penegakan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraan Mahkamah Konstitusi dalam menegakan Prinsip negara hukum sebagai Upaya perwujudan keadilan sosial berdasarkan pada UUD NRI 1945. Penelitian yang menggunakan metode peneltian Hukum Normatif dengan mengkaji teori dan beberapa Putusan MK yang berkaitan dengan keadilan sosial. Peran yang dapat dilakukan MK antara lain menjadikan kedudukan MK sebagai Penjaga Konstitusi sehingga memastika segala UU sesuai dengan UUD NRI 1945, Menegakkan Prinsip Negara Hukum dalam Konteks Keadilan Sosial dengan memastikan bahwa produk Hukum tentang keadilan sosial tidak menyalahi prisnisp Hukum, dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.

Analisis Kendala dalam Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Muhammad, Fadil; Sofian, Muhamad; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Dakum, Dakum; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/13157

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Artikel ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya implementasi hukum pidana lingkungan, termasuk aspek regulasi, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya sumber daya dalam penegakan hukum, serta minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam kegagalan pencegahan pidana lingkungan. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang masih bersifat ultimum remedium membuat hukum pidana lingkungan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan. Artikel ini juga membahas perbandingan dengan regulasi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menerapkan mekanisme pengawasan ketat serta sanksi yang lebih tegas. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, diperlukan revisi kebijakan yang lebih progresif, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani pidana lingkungan.

Otonomi Khusus Papua dari Perspektif Politik Afirmasi Orang Asli Papua di Pemerintahan Firman; Sofian, Muhamad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5797

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh otonomi khusus dengan sistem desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Konsepsi desentralisasi asimetris tersebut memberi perhatian khusus pada politik afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai bagian dari masyarakat hukum adat melalui lembaga pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui wujud desentralisasi asimetris di papua melalui kebijakan otonomi khusus dan politik afirmasi bagi OAP dalam lembaga Pemerintahan pasca perubahan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas umum atau doktrin hukum, sejarah maupun perbadingan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kepustakaan (library reseach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara de facto desentralisasi asimetris di Provinsi Papua terwujud melalui integrasi sistem adat ke dalam kerangka pemerintahan sebagai fondasi pembangunan. Melalui berbagai mekanisme afirmasi, negara memberikan ruang bagi representasi kultural dan politik yang sah dengan keberadaan MRP (Majelis Rakyat Papua), pengangkatan OAP dalam badan legislatif seperti DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), serta keharusan calon kepala daerah berasal dari OAP. Keberadaan MRP, DPRP, dan Gubernur berfungsi sebagai tiga pilar utama dalam menjamin implementasi politik afirmasi yang adil dan manjunjung tinggi kearifan lokal di Papua.

ISLAMIC SELF-AFFIRMATION PARADIGM: A RESPONSE TO THE SOCIAL CHALLENGES OF MODERN MEDIA Pramesti, Nadila Putri; Romadhoni, Pratiwi Uly; Sofian, Muhamad; Febriyanti, Nur Ilmi Putri; Yazid, Afthon
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 22 No. 2 (2025): In Progres
Publisher : Research Institute and Community Engagement of IAIN MADURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/nuansa.v22i2.21504

In the midst of modernity and globalization, Muslim individuals face various social challenges that can trigger identity crises and self-confidence issues. Self-affirmation according to the Islamic paradigm can be a solution to overcome these challenges. This research aims to analyze the Islamic paradigm of self-affirmation as a response to social challenges. The research method used is qualitative with literature studies, sourced from the Quran, Hadith, and the works of Islamic scholars. The results of the research show that the Islamic paradigm of self-affirmation emphasizes the strengthening of Islamic beliefs and values within individuals. Self-affirmation is carried out by strengthening faith and piety to Allah SWT, recognizing one's potential as a noble creature of Allah, emulating the Prophet Muhammad SAW and his companions, living life according to Islamic law, and being optimistic and never giving up. In conclusion, the Islamic paradigm of self-affirmation not only enhances self-confidence but also encourages individuals to become better and more beneficial members of society.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search