Fasyehhudin, Mohamadfasyehhudin
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Digitalization of Electronic Public Service Systems in Village Government: State Administration Law Perspective Fasyehhudin, Mohamadfasyehhudin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.3145

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektifitas sistem pelayanan dan informasi berbasis digital terhadap layanan administrasi pemerintahan desa sebagai layanan yang efektif dan efisien dan menganalisis faktor-faktor kelemahan sebagai penghambat sistem layanan dan informasi publik berbesis digital (elektronik) di Pemerintahan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.Hasil penelitian ini adalah  Komitmen Pemerintah Kabupaten Serang yang menjadi prioritas dari seluruh jumlah desa di Kabupaten Serang, sebanyak 326 Desa,  yang sudah terpasang wifi sebagai sinyal internet, 151 Desa, yang sudah aktif melakukan pelayanan digital sebanyak 47 desa, yang menjadi Pilot Projek terdiri dari enam (6) desa. Implementasinya belum berjalan efektif sebagaimana komintmen pemerintah Kabupaten Serang. Faktor kelemahan yang menghambat efektifitas penggunaan sistem layanan dan informasi berbasis digital (elektronika) , adalah : a. Tekanan dari dalam dan luar pemerintah diperlukan integritas untuk membangunan sistem layanan dan informasi yang efektif dan efisen di desa, b. Kurangnya interaksi yang melayani dan yang dilayani antara pemerintahan desa dan masyarakat belum berjalan secara sinergi c. Sistem layanan dan informasi berbasis digital masih belum dikuasai baik teknis maupun non teknis di internal pemerintahan desa dan masyarakat belum menguasai berbagai aplikasi yg tersedia di desa
Adjudication of Complete Systematic Land Registration as a System of Acquiring Land Rights in the Community: A Perspective of State Administrative Law Fasyehhudin, Mohamadfasyehhudin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4544

Abstract

The implementation of complete systematic land registration is generally massive. To carry it out, the Head of the Land Office is assisted by an Adjudication Committee specially formed by the Minister or a designated official so that the routine tasks of the land office are not disrupted. However, problems remain exist in its implementation. Therefore, this study was conducted to reveal the duties and authority of the PTSL Adjudication Team as an organizational unit in carrying out complete systematic land registration and to examine the Handling and Settlement of Land Disputes resulting from the PTSL Adjudication Committee's determination of ownership of Land Rights in the community. This study employed a legal research method using a normative juridical approach. The results of this study show that the adjudication task is an investigative task that examines and seeks the truth of formal evidence, including the initial juridical data owned by the land rights holder, and the justification task, which is to make a determination and validate the evidence that has been examined. The completion of Complete Systematic Land Registration activities is carried out based on Clusters, including Cluster1, Cluster2, Cluster3, and Cluster4 as stipulated in the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration and Technical Guidelines for Complete Systematic Land Registration Number: 1/Juknis-100.HK.02.01/1/2022 on Technical Guidelines for Complete Systematic Land Registration.