Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Binamulia Hukum
Hidayah, Bayu
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik Kaemirawati, Diah Turis; Hidayah, Bayu
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.941

Abstract

Vonis bebas dalam kasus pidana sering kali menjadi isu kontroversial yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana vonis bebas, khususnya dalam kasus yang menarik perhatian luas, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi dan integritas peradilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan sosiologi hukum, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi hukum yang berlaku, putusan pengadilan, serta respons masyarakat terhadap vonis yang dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang kontroversial dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Faktor-faktor seperti opini publik, tekanan politik, dan eksposur media berperan dalam membentuk persepsi mengenai independensi hakim. Selain itu, studi ini mengidentifikasi bahwa meskipun regulasi hukum telah mengatur mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan dalam penerapannya. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi peradilan yang mencakup peningkatan pengawasan terhadap hakim, penerapan prinsip keadilan substantif dan prosedural secara seimbang, serta penguatan mekanisme transparansi dalam proses hukum. Studi ini berkontribusi pada pemahaman mengenai hubungan antara sistem hukum dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi bagi upaya peningkatan integritas peradilan di Indonesia.
PENGARUH ASAS LEX FAVOR REO TERHADAP PUTUSAN FERDY SAMBO OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR YOSHUA HUTABARAT Kaemirawati, Diah Turis; Hidayah, Bayu
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8909

Abstract

Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya memaksa dan dapat menimbulkan sanski penderitaan bagi para orang yang melanggarnya, dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang dijadikan prinsip fundamental bagi para penegak hukumnya, termasuk asas lex favor reo yang pada intinya asas ini adalah bentuk perlindungan hak bagi pelaku atau tersangka terdakwa maupun terpidana dalam proses peradilan pidana, perlindungan berupa peringanan hukuman yang mana apabila terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang undangan maka diambil suatu putusan yang paling menguntungkan si tersangka, terdakwa atau terpidana, asas ini ternyata memiliki perbedaan dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Sedangkan pada KUHP baru asas ini diatur pada Pasal 3 dari mulai Ayat (1) hingga Ayat (7) yang ayatnya berbunyi “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana” lantas timbul pertanyaan eksistensi kedudukan asas lex favor reo ini dalam penerapannya pada kasus Ferdy sambo CS. Mengingat kata terdakwa dengan pelaku ini berbeda Terdakwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 KUHAP terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, sedangkan kata pelaku ini menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP didefinisikan sebagai orang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan artinya disini adalah terkait dengan keberlakuan asas ini terhadap pelaku pada sebelum atau sesudah  hasil putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kami menggunakan metode normative dan deskriptif dengan bahan sumber dari bacaan media website dan peraturan perundang-undangan terkait yang mana berdasarkan hasil kami menyimpulkam bahwa Ferdy Sambo Cs tidak dapat menggunakan asas ini meskipun KUHP baru akan berlaku sebagai acuan utama pada sistem peradilan di Indonesia tahun 2026 mendatang sebab sebelum keberlakuannya Ferdy sambo pada tingkat kasasi mahkamah agung telah di Vonis Seumur hidup dan ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.
Co-Authors Diah Turis Kaemirawati