Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IKRA-ITH ABDIMAS WAJAH HUKUM Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEGAL BRIEF Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Journal Equity of Law and Governance Begawan Abioso Jurnal Pengabdian Masyarakat Biologi dan Sains Binamulia Hukum
Diah Turis Kaemirawati
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara Berupa Aset Tanah Pangkalan Udara Firman Wijaya; Abdul Atik; Diah Turis Kaemirawati
Wajah Hukum Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i1.785

Abstract

Based on Government Regulation No. 27 of 2014 on The Management of State/Regional Property, Users of Goods / Power of Goods Users are authorized and responsible in securing and maintaining State Property (BMN) which is in its control. Land problems in the Indonesian Air Force (TNI AU) of Srimulyono Herlambang (SMH) area in Palembang cannot be handed over to the community or removed from state property records, unless there has been a court decision with permanent legal force and get permission from the Ministry of Finance. This research aims to find out how the procedures in land use based on Government Regulation Number 27/2014 as well as the resolution of disputes over land rights of State Property at Sri Mulyono Herlambang (SMH) Air Base in Palembang. The research method used is a case study. The results of the research revealed that the Physical Use of Land by the Indonesian Air Force is that the TNI AU Cq. Sri Mulyono Herlambang Air Base has controlled the physical area of 260 ha in Sukarami Village, but the Owner's (community) has controlled the physical land for more than 20 years and there has been a basis of rights from the owner's in the form of land certificates from the Village Head / Lurah and camat that can be used as the legal basis for applying for the right to obtain a certificate of property rights for the land he controlled at the Land Office of Palembang City.
PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PEMBUDIDAYAAN LENGKUAS Edward Alfin; Novi Marliani; Rita Ningsih; Diah Turis Kaernirawati
Abdimas Galuh Vol 4, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v4i1.7032

Abstract

Pemanfaatan tanaman di Indonesia, khususnya daerah pelosok belum optimal. Optimalisasi pemanfaatan tanaman salah satunya tanaman obat dirasa perlu, agar dapat berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanaman obat ini merupakan bahan ramuan yang berkhasiat dalam menjaga, meningkatkan dan menanggulangi kesehatan. Permasalahan ini juga terjadi di daerah Tajurhalang Bogor, sehingga perlu dicari jalan keluarnya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah 1) memberikan informasi tentang lengkuas kepada masyarakat khususnya ibu-ibu, 2) memberikan pelatihan pembudidayaan lengkuas. Metode yang dipergunakan adalah observasi, diskusi, penyuluhan dan pendampingan.  Hasil yang didapatkan yaitu 1) masyarakat khususnya ibu-ibu bertambah pengetahuannya mengenai lengkuas, 2) ibu-ibu dapat membudidayakan tanaman lengkuas secara mandiri di pekarangannya.
Pengelolaan Tanaman Hidroponik Di Sekolah Dasar Ar-Ruhaniyah 2 Jakarta Utara Kasih Haryo Basuki; Edward Alfin; Ulfah Hernaeny; Diah Turis Kaemirawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat Biologi dan Sains Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Biologi dan Sains
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/jpmbio.v2i1.1329

Abstract

Salah satu permasalahan yang ada di Sekolah Dasar Swasta (SDS) Ar Ruhaniyah 2 Jakarta Utara adalah  tidak memiliki perkarangan yang luas tetapi ingin berkontribusi memiliki tanaman yang berfungsi sebagai penghasil oksigen dan penyerap gas berbahaya bagi tubuh manusia. Praktik budidaya tanaman dengan metode hidroponik salah satu solusinya. Tanaman Hidroponik merupakan tanaman yang dapat dibudidayakan sehingga dapat memperindah pandangan dan mempercantik lingkungan. Oleh karena itu pada kesempatan ini tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) memberikan penyuluhan tentang konsep dasar memanfaatkan pekarangan dan pelatihan bercocok tanam dengan teknik hidroponik. Hal ini sesuai dengan kebutuhan mitra yang ingin memanfaatkan lahan seminimal mungkin untuk bercocoktanam. Hasil PKM menunjukkan mitra mengetahui dan memahami konsep dasar hidroponik dan memiliki keterampilan bercocok tanam dengan teknik hidroponik.
Legal Protection of Consumers in Electronic Transactions: Challenges and Future Prospects Rizkia, Nanda Dwi; Hidaya, Wahab Aznul; Kaemirawati, Diah Turis; Novianty , Rica Regina; Febrianty, Yenny
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.2.10141.307-315

Abstract

Examining how successfully consumer protection legislation in Indonesia have kept up with the evolution of digital technology and how well they have been applied to online transactions is the primary goal of this study. In this age of ubiquitous electronic transactions, the significance of consumer protection has never been greater, as this study shows. Analysis of statutes, regulations, and other relevant legal documents is part of the normative research literature review methodology. Included in the literature review are the following statutes and regulations: Law 8 of 1999, which deals with consumer protection; Government Regulation 71 of 2019, which deals with the implementation of electronic systems and transactions; and Regulation 5 of 2020, which deals with the implementation of private scope electronic systems, which is ministerial decree. While the current standards are thorough, there are still several challenges to putting them into practice, according to the report. Consumers' ignorance of their rights, ineffective dispute resolution processes, and lax law enforcement are all factors contributing to this problem. Furthermore, this study delves into the significance of enhancing consumer safety via education and bolstering monitoring, as well as the need of revising rules to account for ever-evolving technology advancements.
Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik Kaemirawati, Diah Turis; Hidayah, Bayu
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.941

Abstract

Vonis bebas dalam kasus pidana sering kali menjadi isu kontroversial yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana vonis bebas, khususnya dalam kasus yang menarik perhatian luas, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi dan integritas peradilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan sosiologi hukum, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi hukum yang berlaku, putusan pengadilan, serta respons masyarakat terhadap vonis yang dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang kontroversial dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Faktor-faktor seperti opini publik, tekanan politik, dan eksposur media berperan dalam membentuk persepsi mengenai independensi hakim. Selain itu, studi ini mengidentifikasi bahwa meskipun regulasi hukum telah mengatur mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan dalam penerapannya. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi peradilan yang mencakup peningkatan pengawasan terhadap hakim, penerapan prinsip keadilan substantif dan prosedural secara seimbang, serta penguatan mekanisme transparansi dalam proses hukum. Studi ini berkontribusi pada pemahaman mengenai hubungan antara sistem hukum dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi bagi upaya peningkatan integritas peradilan di Indonesia.
Pemberdayaan Kapasitas Peternak Lebah Madu melalui Teknologi dan Manajemen Usaha yang sederhana di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Budilaksono, Sularso; Sharon, Grace; Yusnita, Ummi; Kaemirawati, Diah Turis
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 8 No 3 November 2024
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, memiliki potensi besar dalam produksi madu berkualitas tinggi. Namun, peternakan lebah madu di desa ini masih dikelola secara tradisional tanpa penerapan teknologi modern, regulasi maupun manajemen usaha yang efektif. Kegiatan pengabdian masyarakat kolaborasi yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 September 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para peternak lebah madu melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada teknologi produksi dan manajemen usaha. Metode pelaksanaan meliputi survei awal, pelatihan partisipatif, pendampingan lapangan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peternak tentang teknik produksi modern, seperti penggunaan kotak lebah modern dan pemanenan madu higienis, serta manajemen usaha, termasuk pencatatan keuangan dan pemasaran digital. Namun, beberapa tantangan seperti keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal usaha masih menjadi kendala yang perlu ditangani. Dampak awal kegiatan ini terlihat dari inisiatif peternak untuk mengadopsi teknologi yang diperkenalkan dan mulai memanfaatkan media digital untuk pemasaran madu. Dengan pendampingan berkelanjutan dan fasilitasi akses modal, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan para peternak lebah madu di Desa Lebakmuncang
Rasio Hukum dan Implikasi Kebijakan Legislatif Kewenangan Hakim Dalam Melakukan Penahanan Kapal Kaemirawati, Diah Turis
Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3662.625 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v12i2.20

Abstract

Perkara pidana di bidang pelayaran, penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap kapal sepanjang berkaitan dengan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHAP. Dalam penyitaan kapal penyidik telah berkoordinasi dengan syahbandar, dan penyidik. Pertanyaan yang layak diajukan ketika perkara pidananya sampai di tingkat pengadilan apakah untuk kepentingan pemeriksaan hakim akan melakukan penahanan kapal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang pelayaran. Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan menganalisis rasio hukum Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai kebijakan legislatif yang memberi kewenangan hakim untuk melakukan penahanan kapal yang terkait perkara pidana dan menganalisis implikasi hukum Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap penerapan penahanan kapal oleh hakim. Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum pada rasio hukum dan implikasi kebijakan legislatif pada kewenangan hakim dalam melakukan penahanan kapal. Hasil penelitian ini ialah rasio hukum Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai kebijakan legislatif memberi kewenangan hakim untuk menahan kapal dalam rangka mempermudah pemeriksaan pada perkara pidana yang berkaitan dengan kapal dengan tujuan untuk membuat efektif peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pelayaran dan implikasi hukum undang-undang pelayaran yaitu untuk melakukan penahanan terhadap kapal yang terkait dengan perkara pidana maupun yang terkait dengan perkara perdata oleh hakim ialah, melengkapi KUHAP.
Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia Endrawati, Eka Ari; Kaemirawati, Diah Turis; Herawati, Susetya
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.945

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Kejahatan berbasis teknologi, termasuk pembobolan dana nasabah melalui modus penggandaan kartu ATM, semakin marak terjadi. Respons bank yang tidak memadai terhadap kasus-kasus tersebut telah mengurangi kepercayaan nasabah, yang merupakan modal penting bagi kelangsungan operasional bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap perlindungan hukum nasabah dan mengidentifikasi mekanisme penyelesaian tindak pidana pembobolan dana nasabah. Metodologi penelitian mencakup analisis peraturan perundang-undangan terkait, wawancara dengan nasabah, serta studi kasus beberapa kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah meliputi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian kerugian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi lainnya. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank, sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Simpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih tegas dalam perlindungan hukum bagi nasabah, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas institusi perbankan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
PENGARUH ASAS LEX FAVOR REO TERHADAP PUTUSAN FERDY SAMBO OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR YOSHUA HUTABARAT Kaemirawati, Diah Turis; Hidayah, Bayu
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8909

Abstract

Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya memaksa dan dapat menimbulkan sanski penderitaan bagi para orang yang melanggarnya, dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang dijadikan prinsip fundamental bagi para penegak hukumnya, termasuk asas lex favor reo yang pada intinya asas ini adalah bentuk perlindungan hak bagi pelaku atau tersangka terdakwa maupun terpidana dalam proses peradilan pidana, perlindungan berupa peringanan hukuman yang mana apabila terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang undangan maka diambil suatu putusan yang paling menguntungkan si tersangka, terdakwa atau terpidana, asas ini ternyata memiliki perbedaan dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Sedangkan pada KUHP baru asas ini diatur pada Pasal 3 dari mulai Ayat (1) hingga Ayat (7) yang ayatnya berbunyi “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana” lantas timbul pertanyaan eksistensi kedudukan asas lex favor reo ini dalam penerapannya pada kasus Ferdy sambo CS. Mengingat kata terdakwa dengan pelaku ini berbeda Terdakwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 KUHAP terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, sedangkan kata pelaku ini menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP didefinisikan sebagai orang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan artinya disini adalah terkait dengan keberlakuan asas ini terhadap pelaku pada sebelum atau sesudah  hasil putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kami menggunakan metode normative dan deskriptif dengan bahan sumber dari bacaan media website dan peraturan perundang-undangan terkait yang mana berdasarkan hasil kami menyimpulkam bahwa Ferdy Sambo Cs tidak dapat menggunakan asas ini meskipun KUHP baru akan berlaku sebagai acuan utama pada sistem peradilan di Indonesia tahun 2026 mendatang sebab sebelum keberlakuannya Ferdy sambo pada tingkat kasasi mahkamah agung telah di Vonis Seumur hidup dan ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.
Policy on handling street children in Indonesia: conformity with the princi-ples of the state of law and good governance Kaemirawati, Diah Turis; Herawati, Susetya; Endrawati, Eka Ari; Dewi, Ratna; Sulasih, Endang Sri
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 5 (2025): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i5.1501

Abstract

The policy in handling street children is a required aspect of the state's duty to guarantee rights for children, as mandated by the rule of law and good governance standards. The researcher has as it's target measured the difference between ideal principles under the rule of law metrics such as certainty constructions, fairness equations, equitable distribution of social costs (which benefits more people than capitalism gives in general) and protection for children who are not old enough to protect themselves and the specific policies that emerge in Indonesia's traditional manner of dealing with street kids. This study also examines how public policy governance can be strengthened to be more aligned with the principles of accountability, transparency, effectiveness, institutional coordination, and responsiveness. Based on a study of various bureaucratic policies and practices at the central and regional levels, it was found that there was a discrepancy between the values ??that should be the basis for policy formulation and the conditions of practice in the field. The gap can be seen in the weak database, limited basic service facilities, lack of coordination across institutions, and policy orientation that tends to be reactive and unsustainable. This study recommends strengthening public policy governance through institutional integration, more consistent planning, more accurate data utilization, and the application of an approach centered on the fulfillment of children's rights to ensure policy conformity with the principles of the rule of law and good governance.
Co-Authors Abdul Atik Budilaksono, Sularso Edward Alfin Endrawati, Eka Ari Firman Wijaya Grace Sharon Herawati, Susetya Hernaeny, Ulfah Hidayah, Bayu Kasih Haryo Basuki Novi Marliani Novianty , Rica Regina Ratna Dewi Rita Ningsih Rizkia, Nanda Dwi Rr. Endang Sri Sulasih Ummi Yusnita Wahab Aznul Hidaya Yenny Febrianty