Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Scientia Law Review
Huda, Khoiril
Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Wujud Nyata Pelaksanaan Bab XIV UUD 1945 yang Berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Demi Melaksanakan Tujuan SDG’s 2030 melalui Desa Mandiri Binaan Universitas Huda, Khoiril
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Universitas ataupun perguruan tinggi yang ada semestinya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi itu secara nyata. Desa Mandiri Binaan Universitas (DMBU) memiliki konsep yang sangat sesuai dengan berbagai program Universitas Negeri Semarang yang memiliki jargon konservasi. Tulisan ini menawarkan berbagai langkah solutif agar kegiatan yang berkaitan dengan konservasi, organisasi kemahasiswaan dan kegiatan lainnya di lingkungan kampus dapat sejalan dengan tujuan SDG’s 2030. Fokus utama dari DMBU adalah mencapai cita-cita dan wujud konkret amanah Bab XIV UUD 1945. Pasal 33 ayat 3 dan 4, serta pasal 34 ayat 2 dan 3 yang menjadi titik utama.
Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Huda, Khoiril
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.203 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v1i01.19479

Abstract

Tindak pidana terorisme, bagi Indonesia, sudah menjadi ancaman yang sangat nyata dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Pembentukan Densun 88 Anti Teror bagkan sampai pendirian Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius menangani masalah ini. Berbagai aksi terorisme di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan motif dan pelaku bahkan segmentasi sasaran. Namun, dalam banyak kasus, ketidakjelasan prosedur penanganan terhadap pelaku atau terduga terorisme masih menimbulkan banyak kontroversi. Mulai dari perlindungan HAM dan asas praduga tak bersalah, sampa kepada bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana dan seperti apa perlindungan HAM terhadap penanganan kasus terorisme.
Co-Authors