Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi dan Demokrasi
Hardiansyah, Thoriq
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Kotak Kosong pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Pilkada Hardiansyah, Thoriq
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 4, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Simultaneous elections in 2024 will be held as a whole, both legislative and executive. The implementation of Regional Head Elections, namely Governors, Mayors and Regents, has created its own phenomenon. This is due to the lack of political participation such as fat coalitions which result in the presence of the majority of single candidates in several regions dominated by incumbents. The opponent available on the ballot paper is an empty box. This certainly does not provide satisfaction to the community to be able to choose the candidate they will vote for so that a new phenomenon emerges, namely Empty Box Voters. In this study, the extent to which the state interprets substantive justice through the democratic party. The results of this study reveal that the Protection of Empty Box Voters and the Urgency of the presence of empty boxes can still be considered as the protection of Human Rights.
Penguatan Penegakan Etik Kepolisian Republik Indonesia Pada Komisi Kepolisian Nasional Hardiansyah, Thoriq
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 5, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada beberapa tahun terakhir maraknya kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian. hal ini memberikan dampak buruk terhadap citra kepolisian di masyarakat. dalam penanganan kasusnya juga berdasarkan undang-undang hanya dapat dilaksanakan melalui internal kepolisian dalam hal ini divisi Propam melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan menggabungkan data meliputi normatif, fenomena-fenomena dan analisis yang mendalam melalui perbandingan. Hasil dari penegakan etik ini tidak transparan dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pelanggar. sehingga dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya penguatan kewenangan kompolnas sebagai lembaga independen dan mitra kepolisian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden untuk dapat melakukan pengawasan dan penegakan etik pada kepolisian di Indonesia. Pentingnya pelaksanaan pengawasan dan penegakan etik pada kepolisian dengan menguatkan kewenangan kompolnas dapat memberikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian di Indonesia.
Co-Authors