Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Hukum Indonesia
Al idrus, Yogi Syahputra
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Batam Al idrus, Yogi Syahputra
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i3.252

Abstract

Batam merupakan suatu kawasan yang berada dalam ruang lingkup Hak Pengelolaan Lingkungan yang dalam artian tidak ada suatu bentuk hak atas tanah berupa hak miliki melainkan keseluruhan hampir menggunakan hak guna bangunan, namun legal standing mengenai hak pengelolaan lingkungan ini tidak diatur pada UUPA sehingga kekuatan hukumnya hanya sebagai pelaksana dari Undang-Undang. Dengan adanya ketentuan ini mengarahkan kepada efisiensi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan antisipatif yang sangat cepat dalam menanggulangi pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca covid 19. Begitu pula dalam menegakkan hal ini perlu kita rujuk dalam amanat yang ada pada konstitusi indonesia pada pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam hal ini peneliti menganggap efisiensi pelaksanaan mengenai pasal ini terlaksana apabila tanpa adanya kepemilikan yang bersifat privatisasi melainkan dengan cara senttralisme pengelolaan kepada pemerintah, namun yang menjadi kendala dalam hal ini ialah mengenai pasal 28 UUD NRI 1945 tentang HAM yang memberikan hak seseorang untuk memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode peneltian normatif empiris yang di dasarkan pada bahan penelitian primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan penelitian sekunder berupa data pada Badan Penelitian Statistik Kota Batam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada dasarnya politik hukum pada peralihan hak milik menjadi hak guna bangunan merupakan suatu politik hukum yang diarahkan pada efisiensi pemanfaatan tata ruang di daerah batam dengan melihat kepada data BPS kota batam mengenai pengeluaran dana kota batam, laju pertumbuhan ekonomi, dan angka pengangguran kota batam.
Application of NCB Asset Confiscation in Handling Corruption Crimes in Indonesia Al idrus, Yogi Syahputra; Kurniawan, Kukuh Dwi
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i6.1145

Abstract

Applying NCB (non-convection based not on treasury), commonly called asset confiscation punishment without punishment, is an innovative solution for appropriating corruption when a person cannot cope with criminal, civil and administrative penalties. The problem that exists all ready for change, of course, requires regulation in this regard. It is very important to look at these regulations and how a convection-based asset recovery policy is a government loss recovery policy related to state loss crimes such as corruption, money laundering, etc. Therefore, the subjects considered in this study are how NCB Asset Forfeiture is applied in dealing with criminal acts of corruption in Indonesia. This research method seeks normative law by examining secondary and qualitative data. It is from this that the first conclusion can be drawn: the urgency of implementing the NCB policy (Non-Convection based on not Forteiture) in Indonesia, namely the existence of obesity problems from state losses with massive corruption crimes that have occurred and efforts to harmonise and legitimise the NCB Draft Asset confiscation bill to overcome state losses. Second, the legal response in applying the concept of NCB (Non-Convection Based Forfeiture), namely cooperation with other countries in exploiting evil assets.
Co-Authors Kurniawan, Kukuh Dwi