Garuda - Garba Rujukan Digital

Compensation as Sanctions for the Perpetrators of Corruption in the Dimensions of Indonesian Criminal Law Renewal Kurniawan, Kukuh Dwi; Indri Hapsari, Dwi Ratna; Fajrin, Yaris Adhial; Triwijaya, Ach. Faisol
Brawijaya Law Journal Vol 6, No 2 (2019): State Regulations and Law Enforcement
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2019.006.02.06

Corruption is one of the negative consequence of corporate crime. Corruption perpetrators from corporations are still relatively new in Indonesia, so legal reform is still needed, which is close to the purpose of criminal law. The existence of legal sanction in the form of compensation becomes a breakthrough for one type of sanction and can impose the perpetrator of corruption. Thus, in this study, we want to find a theoretical basis for corporate punishment that commits corruption and the existence of criminal sanctions for corporate compensation as perpetrators of corruption in efforts to renew criminal law. This study uses normative research by approaching the conceptual approach. From this research, finding a corporate foundation that commits corruption can be imposed by a criminal is in line with the purpose of punishment as well as by ius constituendum. For compensation that is an alternative to corporate punishment as a perpetrator of corruption, it can be brought down along with the principal penalty which has the purpose of accountability and reconciliation, guidance, reintegration, socialization or means of resolving conflicts to the community.

Pemberlakukan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik Kurniawan, Kukuh Dwi; Hapsari, Dwi Ratna Indri; Prasetya, Izza Enggar
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12949

Tujuan : artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran alternative penyelesaian perkara pidana melalui Plea Bargaining System dengan memberikan urian mengenai dampak positif dan negatifnya jika diberlakukan di Indonesia.Â Metodologi: Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang menekankan pada paradigma historis dan doktrin terkait Plea Bargaining System.Â Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa plea bargaining sangat memungkinkan diterapkan di Indonesia, meskipun terdapat kelemahannya dalam penerapannya. Namun, sangat menjadi solusi yang realitistis untuk mengurangi beban perkara pengadilan dan pemidanaan yang lebih dapat mendatangkan kepuasan publik atas terselesainya perkara pidana serta mengdatangkan manfaat baik itu kepada pelaku atau terdakwa, penuntut umum dan yang terutama kepada korban. Selain itu adanya hubungan sistem dan sub-sistem yang selaras pada pembaharuan hukum pidana yang trtuang pada RKUHP dan RKUHAP untuk mencipkan tujuan menciptakan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.Â Kegunaan: Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam dasar pengambilan kebijakan penyusunan sistem hukum acara pidana yang dapat mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan tujuan menyelesaikan konflik lebih efektif.Â Kebaruan/Orisinalitas: Akomodasi Plea Bargaining System dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia selaras dengan tujuan dari adanya pemidanaan berupa menyelesaian konflik serta tercapainya kemanfaatan tidak hanya kepada pelaku, namun juga kepada korban berupa adanya kepastian jaminan penggantian kerugian dari pelaku tindak pidana.

Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang Kurniawan, Kukuh Dwi; Indri Hapsari, Dwi Ratna; Fajrin, Yaris Adhial
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.43285

Tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung aspek hukum sehingga selain sebagai tempat bermukim tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorang warga negara untuk memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Memperhatikan hal tersebut maka tanah perlu untuk didaftarkan sebagai upaya perlindungan hak-hak masyarakat sekaligus upaya membantu pemerintah dalam pendataan bidang tanah di wilayah Kabupaten Malang. Tetapi terdapat permasalahan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat mitra, yakni belum terdaftarnya tanah yang mereka miliki, sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Memperhatikan permasalahan tersebut maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyarkat mitra.

LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTIONS TO PROSPECTIVE PARTICIPANTS OF HAJJ AND UMROH THROUGH DETERRENCE AND INCAPACITATION THEORY APPROACH Kurniawan, Kukuh Dwi; Esfandiari, Fitria
Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2021): NOVEMBER 2021
Publisher : IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ahkam.2021.9.2.375-400

The Indonesian government opens the involvement of the private sector in organizing the Hajj and Umrah pilgrimages. High public interest for Umrah has the potential to cause legal problems if it is not managed properly. There have been many cases of fraud under the guise of an umrah service organizer, demanding a real legal action breakthrough. The method used in this research is the normative research method. This paper aims to analyze, through the use of the theoretical paradigm of Deterrence and Incapacitation, which is expected to be able to affirm legal solutions that can prevent criminal acts from occurring and provide a deterrent effect to the perpetrators. The results of this study indicate that in the process of law enforcement against fraudulent acts of Hajj and Umrah pilgrims in Indonesia, various weaknesses and shortcomings are still found. This is reviewed starting from the root of the problem, law enforcement factors, the investigation process to the formulation of criminal arrangements that are not sufficient for upholding law and justice against the phenomenon of fraudulent acts of prospective Hajj and Umrah pilgrims.

Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang Kurniawan, Kukuh Dwi; Indri Hapsari, Dwi Ratna; Fajrin, Yaris Adhial
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.43285

Tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung aspek hukum sehingga selain sebagai tempat bermukim tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorang warga negara untuk memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Memperhatikan hal tersebut maka tanah perlu untuk didaftarkan sebagai upaya perlindungan hak-hak masyarakat sekaligus upaya membantu pemerintah dalam pendataan bidang tanah di wilayah Kabupaten Malang. Tetapi terdapat permasalahan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat mitra, yakni belum terdaftarnya tanah yang mereka miliki, sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Memperhatikan permasalahan tersebut maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyarkat mitra.

Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kukuh Dwi Kurniawan; Dwi Ratna Indri Hapsari
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.590

Perkembangan teknologi elektronik sejalan dengan semakin meningkatnya kejahatan, dari kejahatan secara konvensional menjadi kejahatan yang memanfaatkan keahlian dibidang teknologi elektronik untuk kepentingan sendiri atau orang lain. Penelitian ini untuk menelaah lebih mendalam mengenai perlindungan hukum kepada konsumen sektor perbankan atas suatu bentuk kejahatan cyber di Indonesia. Jenis kejahatan dunia maya pada sektor perbankan diantaranya adalah skimming, malware dan hacking. Seringnya kejahatan tersebut merugikan pihak bank dan nasabah secara finansial. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas kejahatan dunia maya telah diatur melalui UUPK, UU Perbankan, UU ITE, UU Telekomunikasi serta secara teknis termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis yang mendeskripsikan regulasi terkait perlindungan nasabah bank atas kejahatan tindak pidana cybercrime. Dari hasil penelitian ini menunjukkan secara preventif regulasi dalam hukum positif saat ini memberikan kewajiban kepada bank sebagai badan usaha untuk selalu menjaga dan melindungi nasabah dari kejahatan dunia maya. Secara represif apabila nasabah mengalami kerugian finansial atas kejahatan dunia maya maka Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan jalan non-litigasi dan litigasi. Abstract. The development of electronic technology is in line with the increasing number of crimes, from conventional crimes to crimes that use expertise in the field of electronic technology for their own or other people's interests. This study aims to examine more deeply the legal protection for consumers in the banking sector for a form of cybercrime in Indonesia. Types of cybercrime in the banking sector include skimming, malware and hacking. Often these crimes harm the bank and customers financially. Forms of legal protection for customers against cybercrimes have been regulated through the UUPK, the Banking Law, the ITE Law, the Telecommunications Law and are technically contained in the Financial Services Authority (OJK) Regulations. The study uses a juridical approach that describes regulations related to the protection of bank customers against cybercrime crimes. The results of this study indicate that preventively, regulations in positive law currently provide an obligation to banks as business entities to always maintain and protect customers from cybercrimes. Repressively, if customers experience financial losses due to cybercrimes, the steps that can be taken are non-litigation and litigation.

Gagasan Advokat Menjadi Whistleblower dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Kukuh Dwi Kurniawan
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Advokat sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menegakan hukum dengan caranya sendiri dalam memberikan pendampingan hukum kepada kliennya. Tujuan dari pembelaan itu memberikan argumentasi yang berdasarkan hukum dan menciptakan iklim penegak hukum yang baik sehingga dapat mengungkap kebenaran materiil dalam penegakan hukum. Dengan diberikan batasan mejaga kerahasian hubungan keprofesian yang diketahui dan diperoleh dari klien dengan menjadi whistleblower dapat membatasi penyalahgunaan kewenangan oleh advokat dan menjadikan kondisi pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat lebih terbuka. Dengan dasar pemikiran pemberantasan korupsi yang semakin canggih dan rumit diperlukan metode atau upaya yang luar biasa untuk menjangkau perkembangan modus operansi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Kata kunci : advokat, whistleblower, tindak pidana korupsi

Consumer Protection in the Banking Credit Agreement in Accordance with the Principle of Proportionality under Indonesian Laws Dwi Ratna Indri Hapsari; Kukuh Dwi Kurniawan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v14no4.1884

The implementation of the principle of freedom of contract gives rise to the types of agreements not regulated in the law or The Indonesian Civil Code (ICC). We are familiar with the term Standard contract or standard agreement. Standard agreements are often used in the banking world, one of which is in banking credit agreements, as we all understand that the position of the customer is weaker than the bank, so it must be protected by law. In order to protect these interests, the customer is given protection contained in the Banking Act regulations as well as the Consumer Protection Act and its derivative regulations. Specifically, the credit agreement format as the standard agreement set out in Financial Services Authority Circular Number 13 / SEOJK.07 / 2014 Concerning Standard Agreements is that credit agreements that contain rights, obligations and requirements that are legally binding on customers, are required to use letters, writing, symbols, diagrams, signs, terms, readable phrases, and / or sentences simple ones in Indonesian that are easily understood by customers. This is in an effort to provide protection to customers and the regulatory and supervisory functions of the Financial Services Authority.

Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan Kukuh Dwi Kurniawan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24104

Abstract Video recording is one of the consequences of the development of electronic information technology which aims to capture events so that they can be remembered and played back with the help of a video player, but as a necessity it will be followed by deviant actions by abusing the video to record the adultery he did. The de facto video recording of adultery becomes an incident that actually occurs and is considered a strong means of proof if according to the customs and norms in society, but how can the videotape be used as a means of proving the existence of an adultery complaint in court. This study provides a normative juridical description by parsing conceptually based on statutory regulations and legal doctrine and the purpose of this research is to describe juridically video recordings are used as evidence of adultery cases. This study found that video recordings can be used as legal evidence that is recognized after examination from experts and other instructions to check the authenticity of adultery recordings, especially after the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016. Keywords: Video recording; Evidence; Adultery; Criminal Procedure Law. Abstrak Rekaman video menjadi salah satu akibat perkembangan teknologi informasi elektronik yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa untuk dapat diingat dan diputar kembali dengan bantuan alat pemutar video, namun sebagai keniscayaan yang akan diikuti dengan perbuatan yang menyimpang dengan menyalahgunakan video itu untuk merekam aktifitas perzinahan yang dilakukannya. Secara de facto rekaman video perzinahan menjadi sebuah kejadian yang senyatanya terjadi dan dianggap sebagai alat pembuktian yang kuat apabila menurut kebiasaan dan norma di masyarakat, namun bagaimana rekaman video tersebut dijadikan sebagai alat pembuktian adanya delik aduan perzinahan dalam persidangan. Penelitian ini memberikan deskripsi secara yuridis normatif dengan mengurai konseptual berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dan tujuan penelitian ini untuk menguraikan secara yuridis rekaman video dijadikan sebagai alat bukti perkara perzinahan. Penelitian ini menemukan bahwa rekaman video dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diakui setelah dilakukan adanya pemeriksaan dari ahli dan petunjuk lainnya untuk memeriksa keaslian rekaman perzinahan khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016. Kata kunci: Rekaman video; Alat bukti; Perzinahan; Hukum Acara Pidana.

Additional Criminals To Corporations As An Efforts To Create Criminal Impact With Decision Kukuh Dwi Kurniawan; Fitria Esfandiari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23386

Corporations are always a problem when asked for criminal responsibility. In addition to their own separate ways, separate regulations are needed to examine and prosecute corporations that carry out criminal acts. Like the case that has occurred, the KPK has positioned PT NKE as a legal subject to hold criminal liability. Prosecutors prosecute, and necessary crimes also provide additional penalties for a ban on participating in state auctions for six months. The study was conducted in a descriptive analysis and literature review approach. This study examined philosophically historically the existence of additional crimes to provide a conviction that pledged perpetrators. The conclusion that can be obtained from studying different criminal offences other than the main criminal to the corporation as a legal breakthrough in conducting regular excavation from existing regulations to create a criminal punishment that has a deterrent effect on the corporation that commits a criminal offence.Keywords: Additional Crimes; Corporations; Deterrent Effects. AbstrakKorporasi selalu menjadi masalah ketika dimintai pertanggungjawaban, selain diperlukan cara tersendiri juga diperlukan regulasi tersendiri dalam upaya memeriksa dan mengadili korporasi yang melaklukan tindak pidana. Seperti kasus yang telah terjadi, KPK telah memposisikan PT NKE sebagai subyek hukum sehingga dapat dimintai pertanggugjawaban pidana. JPU melakukan penuntutan selain pidana pokok juga memberikan pemidanaan tambahan berupa larangan mengikuti lelang negara selama enam bulan. Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis dan pendekatan kajian pustaka serta dalam penelitian ini mengkaji secara historis filosofis adanya pidana tambahan sehingga dapat memberikan pemidanaan yang menjera pelaku. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penjatuhan pidana tambahan selain pidana pokok kepada korporasi sebagai upaya terobosan hukum dalam melakukan penggalian hukum dari peraturan yang telah ada untuk menciptakan pemidanaan yang memiliki efek jera kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.Kata Kunci: Pidana Tambahan; Korporasi; Efek Jera.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search