<![CDATA[Banyaknya informasi di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak telah mengejutkan Masyarakat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dari pihak anak itu sendiri dan Masyarakat yang tidak melapor. Fakta menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, kekerasan ini tidak hanya dilakukan oleh orang lain, namun kekerasan seksual tersebut dapat terjadi di lingkungan keluarga, Serta dianggap sebagai orang-orang yang dikenal dan dekat dengan korban. Maka untuk mengakomodir, melindungi serta menjaga setiap laporan, keterangan yang disampaikan perlu adanya perlindungan yang diberikan oleh lembaga hukum yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) , sehingga dalam Penelitian penulis akan menguraikan atau membahas mengenai kekerasan seksual terhadap anak serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) sebagaimnana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam rangka menganalisis masalah tersebut tulisan ini menggunakan pendekatan atau paradigma yuridis normative, Dimana pembahasan dalam tulisan ini akan mengedepankan pendekatan konseptual (conceptual Aprroach) dan peraturan perundangan-undangan (statute Approach). Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu dengan mengunakan studi kepustakaan berupa bahan sekunder yang berkaitan kekerasan seksual terhadap anak dan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Hasil penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana kekerasan seksual terhadap anak, dampak kekerasan seksual serta perlindungan hukum yang didapatkan atau diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) terhadap korban kekerasan seksual itu sendiri.]]>
