<![CDATA[Krisis migrasi Rohingya menimbulkan dilema antara aspek kemanusiaan dan keamanan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Konflik etnis yang berkepanjangan di Myanmar telah menyebabkan eksodus massal suku Rohingya ke negara-negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Thailand. Krisis ini memaksa pemerintah negara-negara tersebut untuk menyeimbangkan antara penegakan keamanan perbatasan dan tanggung jawab kemanusiaan dalam melindungi pengungsi yang rentan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan kebijakan, jurnal ilmiah, dokumen organisasi internasional, serta data dari lembaga kemanusiaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori sekuritisasi dan hak asasi manusia guna mengevaluasi kebijakan perbatasan negara-negara penerima migran dan dampaknya terhadap pengungsi Rohingya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak negara di kawasan Asia Tenggara cenderung memperketat kebijakan imigrasi mereka, yang sering kali mengabaikan standar internasional mengenai perlindungan pengungsi. Kebijakan ini menciptakan ketegangan antara upaya menjaga stabilitas nasional dan memenuhi komitmen internasional terhadap hak asasi manusia. Kesimpulan artikel ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih seimbang dan berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak pengungsi. Selain itu, kerja sama regional dan internasional sangat diperlukan dalam mencari solusi jangka panjang terhadap krisis migrasi ini.]]>
