Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO Hidayat, Rizaldy Ari; Mardijono, Adianto
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i2.397

Abstract

Human trafficking is a crime committed by recruiting, delivering, or accepting people by force, fraud, with the aim of utilizing victims for profit. This study aims to determine the law enforcement of Sidoarjo City Resort Police in preventing and eradicating the crime of trafficking in persons of prostitution and efforts to overcome it. The results of this study found that law enforcement of human trafficking in prostitution in Sidoarjo jurisdiction has many internal and external obstacles so that the Sidoarjo City Resort Police made socialization efforts, formed a special team and empowered police officers and collaborated with the community and government
PERTANGGUNGJAWABAN CHILD GROOMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Aisiyah, Andiani; Mardijono, Adianto
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 3 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i3.349

Abstract

Child Grooming means a process of approaching a child by building trust and harmony which ends in virtual sexual violence. The term Child Grooming itself emerged during the Covid-19 pandemic and over the years sexual violence against children has also increased. Sexual violence itself is regulated in Law Number 19 of 2016, Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, however, this Law still has multiple interpretations and does not provide specific responsibilities for perpetrators of Child Grooming so that The perpetrator is still at large making children victims of sexual violence
REGULASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI ROBOTIK TELESURGERY DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN Karolin, Yolanda Nindiya; Mardijono, Adianto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.247

Abstract

Technological developments in Indonesia are very rapid, especially in the field of artificial intelligence. The existence of artificial intelligence also has a major influence in the field of medical services. One form of service using remote robotic surgical technology is telesurgery. Telesurgery is a surgical operation that is perfomed remotely and this service is currently popular. In general, the regulation of telesurgery practice refers to Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, Indonesia still does not have specific laws and regulations that regulate the practice of medical services using remote surgical methods. Because the practice of telesurgery in Indonesian has not been clearly regulated, it can be concluded that there are still problems in the use of telesurgery. Therefore, this research will discuss and analyze reguulations related to the use of robotic remote surgery technology. This research uses conventional legal methods and is based on a statutory and conceptual approach, then provides an analysis of the form of regulation for the use of telesurgical technology using robots in medical practice.
Jaminan Perlindungan dan Kejelasan Status Hukum Bagi Pemegang Hak Warisan Atas Tanah Yang Terlantar Dalam Proses Pengalihan Tanah Kepada Pemerintah Wigathi, Ardhia Zhava Ayu; Mardijono, Adianto
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3980

Abstract

Pengalihan tanah warisan kepada pemerintah sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama bagi para ahli waris yang haknya menjadi terabaikan akibat kurangnya kepastian hukum dan tidak adanya prosedur yang baku. Dalam praktiknya, banyak pemegang hak waris menghadapi hambatan administratif, mulai dari tidak sinkronnya data pertanahan, ketidaktepatan proses verifikasi, hingga lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah terkait. Kondisi ini berpotensi menyebabkan adanya kesalahan dalam penetapan status tanah, sehingga ahli waris dapat kehilangan hak atas tanah tersebut atau tidak memperoleh kompensasi yang layak sebagaimana mestinya. Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika proses pengalihan tanah dilakukan tanpa transparansi atau tanpa memberikan ruang partisipasi yang memadai kepada ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh ahli waris dalam proses pengalihan tanah warisan kepada pemerintah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan sebagai dasar argumentasi. Analisis menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah mengatur mekanisme pengalihan tanah, namun masih terdapat celah hukum yang mengakibatkan ketidakpastian, terutama terkait prosedur administrasi, penetapan status tanah, serta mekanisme pemberian ganti rugi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih rinci dan harmonis, khususnya mengenai prosedur verifikasi, dokumentasi kepemilikan, dan tahapan pengalihan. Selain itu, diperlukan mekanisme administrasi yang lebih transparan dan akuntabel agar hak ahli waris terlindungi secara optimal. Dengan adanya pembaruan regulasi dan peningkatan tata kelola administrasi pertanahan, proses pengalihan tanah warisan kepada pemerintah dapat berjalan lebih adil, pasti, dan sesuai prinsip perlindungan hukum.