Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Batasan Usia Capres: Antara Demokrasi, Meritokrasi, Dan Dinamika Politik Indonesia Hikam Firmansyah; Rio Akbar Ahmad Pratama; Fadlan Nur Azizil; Zhafif Hylni Yulianto
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v1i3.334

Abstract

The debate on the age limit for presidential and vice-presidential candidates is an important issue in the context of Indonesian democracy. Democracy emphasizes the principles of equality and participation, while meritocracy emphasizes competence and experience. Currently, the minimum age limit for presidential candidates in Indonesia is 35 years old. Debates have arisen over the relevance of this age in the current political context, with arguments in favor of the role of younger generations bringing innovation versus the need for experience and wisdom. This study aims to re-evaluate the age limit for presidential candidates in Indonesia from historical, constitutional and international comparative perspectives, and examine its impact on political dynamics and leadership quality. The research methodology involves literature analysis and recent case studies. The results are expected to contribute significantly to the discussion on the age limit for presidential candidates and its implications for democracy and meritocracy in Indonesia.
URGENSI PERANCANGAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Rian Rambu Raya; Fadlan Nur Azizil; Rizal Al Birra; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia membawa kemudahan besar dalam kegiatan jual beli, namun juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan. Kontrak elektronik menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, terutama terkait transparansi klausul, identitas para pihak, keamanan data, dan keseimbangan perlindungan konsumen. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis Putusan PN Medan No. 183/Pdt.G/2018/PN MDN, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan perancangan kontrak elektronik dapat menimbulkan kerugian dan sengketa, terutama ketika pengguna tidak memahami mekanisme transaksi. Penelitian ini menawarkan solusi berupa penguatan transparansi persetujuan, pembatasan klausul tidak adil, verifikasi identitas digital, keamanan data, serta peningkatan literasi digital dan pengawasan regulator. Upaya tersebut diperlukan agar kontrak elektronik dapat berfungsi lebih efektif sebagai dasar hubungan hukum yang aman dan seimbang dalam transaksi digital