Kinerja pelayanan publik BKD Tolikara diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, kinerja yang tinggi dari BKD Tolikara akan berdampak pada kepuasan masyarakat Tolikara. Kinerja BKD Tolikara yang rendah pada tahun 2023, dimana tidak dikeluarkannya SK Pemberhentian sementara sebagai PNS yang menjadi anggota KPU dan Bawaslu Tolikara. Akibatnya, keempat pegawai tersebut masih menerima gaji selama mengikuti kegiatan politik. Selain itu, saat ini Tolikara hanya memiliki 12 dokter sehingga sebanyak 30 distrik di Tolikara terpaksa tidak menjalankan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya yang kemudian kinerja rendah ini berdampak pada IKM BKD Tolikara masuk dalam kriteria “Kurang Baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sistem kinerja pegawai dan efektivitas kinerja pegawai pada BKD Tolikara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara di BKD Tolikara. Narasumber yang dipilih sebanyak 20 orang. Data wawancara dianalisis dengan menggunakan teori sistem Gibson. Hasilnya, Sistem yang digunakan dalam tujuan kinerja yakni SKP dan ter digitalisasi melalui e-kinerja. b) Sistem yang digunakan dalam menganalisis kondisi internal dan eksternal organisasi adalah analisis SWOT. c) Sistem analisis dan perumusan kebijaksanaan menggunakan model rasional. d) Sistem perencanaan yang digunakan adalah model rasional komprehensif. e) Sistem pengendalian dan pengawasan menggunakan sistem SOP serta pengawasan pemimpin. Efektivitas kinerja PNS Kabupaten Tolikara. a) Kejelasan tujuan kinerja telah efektif . b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan tidak efektif c) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan tidak efektif. d) Perencanaan di BKD tidak efektif. e) Pengawasan dan pengendalian tidak efektif.