Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial
Liah, Jeremiah Jung
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Urgensi Pengaturan Minimum Percentage Kader Disabilitas dalam Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Liah, Jeremiah Jung; Setiawan, Rakhmad Bagus
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 6, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v6i1.2825

Abstract

Sebagai negara dengan sistem demokrasi, Indonesia harus menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi terhadap seluruh kelompok termasuk hak politik bagi para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih, dan dipilih. Namun, partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu masih kurang, sehingga diperlukan suatu rumusan untuk mendongkrak partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu yakni melalui persentase minimum penyandang disabilitas dalam partai politik. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dan kontestan penyandang disabilitas dalam Pemilu masih kurang. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah pemilih penyandang disabilitas yang jauh dari total daftar pemilih tetap dan jumlah kontestan penyandang disabilitas Pemilu yang hanya berjumlah 35 hingga 40 orang dari 7.968 calon legislatif yang terlibat. Dengan demikian diperlukan kebijakan persentase minimum untuk mendorong partisipasi pemilih dan kontestan penyandang disabilitas dalam Pemilu. Kebijakan partisipasi minimum telah diberlakukan terlebih dahulu bagi kader Perempuan pada tahun 2003 melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, dan berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu, sehingga ketika kebijakan ini diberlakukan bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan partisipasinya dalam Pemilu. Adapun minimum persentase bagi kader disabilitas dalam partai politik haruslah berjumlah 15 persen, sebagai bentuk perwakilan dari persentase penyandang disabilitas di wilayah asia tenggara. Kata kunci: Minimum Percentage; Pemilihan Umum; Penyandang Disabilitas
Tumpang Tindih Ketentuan Sanksi Nepotisme bagi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Unsur Penyelenggara Negara di Indonesia Liah, Jeremiah Jung; Susmayanti, Riana
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 6, No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v6i2.4233

Abstract

Repetisi larangan nepotisme dan ketentuan sanksi yang berbeda-beda bagi PNS pelaku nepotisme dalam UU No. 28 Tahun 1999, UU AP, PP No. 42 Tahun 2002, PP Manajemen PNS, PP No. 94 Tahun 2021, dan Permenpan RB No. 9 Tahun 2017 menyebabkan tumpang tindih hukum. Dalam UU No. 28 Tahun 1999, sanksi yang diatur adalah sanksi pidana/perdata, sedangkan UU AP, PP Manajemen PNS dan PP No. 94 Tahun 2021, sanksi yang diatur adalah sanksi administratif dan disiplin. Kemudian dalam PP No. 42 Tahun 2004 dan Permenpan RB No. 9 Tahun 2017, sanksi yang diatur adalah sanksi moral dan tindakan administratif. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, asas dan konseptual, penelitian ini menunjukkan akibat adanya tumpang tindih larangan dan sanksi nepotisme adalah terjadinya hiper regulasi dan ketidakpastian hukum terkait jenis sanksi yang akan digunakan, siapakah yang menegakkan sanksi, serta tidak terlaksananya kepastian hukum, sehingga dibutuhkan harmonisasi hukum. Melalui interpretasi menyelaraskan dan gramatikal, ditemukan sanksi perdata tidak memenuhi asas lex certa sehingga patut dihapuskan. Adapun sanksi yang didahulukan adalah sanksi administratif ringan, sanksi moral dan tindakan administratif, namun jika perbuatan nepotisme menyebabkan kerugian keuangan negara, kerusakan lingkungan, dan pelaku PNS mendapatkan keuntungan, dapat dijatuhi sanksi pidana sebagai diikuti sanksi administratif berat. Kata kunci: Nepotisme; Pegawai Negeri Sipil (PNS); Sanksi
Co-Authors Riana Susmayanti Setiawan, Rakhmad Bagus