Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Journal of Law, Poliitic and Humanities Estudiante Law Journal
Mardian Yoel, Siciliya
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Challenging Corruption: Impacts on State Finances, Economy, and the Ratification of UNCAC Wahyu Agatha, Safira; Puasa Handayani, Emi; Mardian Yoel, Siciliya
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.16576

Abstract

This study aims to analyze the differences in meaning between "causing financial losses to the state" and "causing economic losses to the state" as stipulated in Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption (Anti-Corruption Law) and the implications of the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 on the provisions of the law. The research employs a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The findings indicate that the term "causing financial losses to the state" has a narrower scope compared to "causing economic losses to the state," which encompasses broader dimensions. UNCAC 2003 does not explicitly define either term but categorizes any form of harm to state assets as corruption. Additionally, UNCAC establishes five formats for international cooperation, including extradition and joint investigations, which can strengthen anti-corruption efforts. In conclusion, harmonizing the provisions of the Anti-Corruption Law with UNCAC is necessary to clarify definitions, enhance legal certainty, and promote economic stability. It is recommended to implement stricter measures regarding UNCAC's cooperation framework.
Protecting Migrant Workers' Rights in Overseas Work Accidents under Article 17(1) Permenaker No. 18/2018 Ardhiyanti, Fitri; Khayatudin, Khayatudin; Mardian Yoel, Siciliya
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 1 FEBRUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i1.16451

Abstract

This study examines the regulations governing work accident insurance claims issued by BPJS Employment, which serves as a stakeholder for Indonesian Migrant Workers (PMI) in their host countries. Often, PMIs encounter difficulties in claiming the Work Accident Insurance (JKK). The purpose of this research is to elucidate the procedures for filing work accident claims for PMIs. This study adopts a normative juridical method. The findings indicate that there are two stages involved in claiming JKK for PMIs in the host country. The first stage must be carried out within a maximum of seven days after the work accident occurs, accompanied by the required supporting documents. The second stage must be completed within a maximum of seven days after the worker has fully recovered. Furthermore, PMIs who are already in the host country but cannot claim their work accident benefits particularly those requiring treatment in Indonesia are entitled to compensation as stipulated in Article 17 paragraphs (2) and (4) of Minister of Manpower Regulation Number 18 of 2018
POLA PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA 2024: STRATEGI PERMOHONAN YANG EFEKTIF DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN BERULANG Saivol Virdaus; Firdaus, Sivol; Mardian Yoel, Siciliya; Ardhy Prasetya, Wimpy
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2025): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tx5y9s23

Abstract

Pilkada merupakan mekanisme demokratis yang krusial dalam menentukan kepemimpinan daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada tidak lepas dari berbagai pelanggaran dan perselisihan hasil, yang jika tidak diselesaikan secara adil dan transparan dapat merusak legitimasi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perselisihan hasil Pilkada 2024, mengidentifikasi strategi permohonan yang efektif dan relevansi hasil putusan dalam mencegah pelanggaran berulang serta menegaskan pentingnya pemahaman hukum yang mendalam dan strategi pembuktian yang tepat bagi para pihak yang mengajukan sengketa hasil Pilkada. Selain itu, analisis terhadap pola putusan juga memberikan kontribusi dalam upaya preventif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan integritas pemilu di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari putusan-putusan MK terkait sengketa Pilkada 2024, sedangkan data sekunder berupa literatur hukum, regulasi, dan kajian akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji jenis pelanggaran, argumen hukum, serta pembuktian yang diakui MK dalam permohonan yang dikabulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 310 permohonan yang diajukan ke MK, hanya 26 perkara (sekitar 8,4%) yang dikabulkan. Keberhasilan permohonan sangat bergantung pada pemenuhan syarat formil dan substansial, kekuatan dalil posita, dan bukti yang menunjukkan dampak langsung terhadap hasil pemilu. Pola putusan MK menunjukkan bahwa pelanggaran yang dikabulkan umumnya terkait pelanggaran administratif yang signifikan, politik uang, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Effectiveness Of Implementing Implementing Diversion For Children Who Are Committed To Narcotics Crimes Based On Law Number 11 Of 2012 Concerning The Child Criminal Justice System: Diversion For Children Who Are Committed To Narcotics Crimes Faizah, Salimatul; Mardian Yoel, Siciliya; Nur Chasanah, Nur Chasanah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3111

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengalihan kasus anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Kediri, dengan fokus pada mengungkap pencampuran antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosial-hukum, yang menggabungkan analisis normatif dan temuan lapangan. Data primer diperoleh dari statistik kasus narkoba anak di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Unit Narkotika Kepolisian Kota Kediri periode 2016–2025, serta wawancara dengan petugas penegak hukum. Data sekunder meliputi undang-undang dan peraturan serta berbagai literatur hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kasus hanya diterapkan pada sebagian kasus kecil, sementara sebagian besar kasus narkoba yang melibatkan anak masih diselesaikan melalui transmisi. Secara empiris, situasi ini menunjukkan bahwa penularan kasus belum secara optimal memainkan peran utama dalam menangani kasus-kasus ini Beberapa faktor yang mempengaruhi meliputi persepsi pihak berwenang mengenai pelanggaran narkoba sebagai kejahatan serius, tidak adanya pedoman teknis khusus mengenai implementasi kasus narkoba, dan koordinasi antarlembaga yang tidak efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa evaluasi empiris tentang efektivitas pengalihan kasus serta rekomendasi praktis untuk memperkuat perlindungan anak dalam sistem pidana anak. Kata kunci : pergeseran; perlindungan anak; melakukan pelanggaran narkoba; sistem pidana pidana anak
Co-Authors Ardhiyanti, Fitri Ardhy Prasetya, Wimpy Faizah, Salimatul Firdaus, Sivol Khayatudin, Khayatudin Nur Chasanah, Nur Chasanah Puasa Handayani, Emi Saivol Virdaus Wahyu Agatha, Safira