Dzikirullah, Muhammad
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI SOSIAL MEDIA FACEBOOK (STUDI KASUS: PENIPUAN YANG DIALAMI ”YIS”) Saputra, Muhammad Ikhwanu; Kuswanto, Irfan; Khalimy, Akhmad; Dzikirullah, Muhammad
MAGISTRA Law Review Vol 6, No 01 (2025): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v6i01.5710

Abstract

This research examines the prevalence of online fraud in e-commerce transactions conducted through the social media Facebook. Legal protections, as outlined in the Consumer Protection Law and the ITE Law, play an important role in addressing this challenge by providing avenues for victims to obtain redress and hold perpetrators accountable. Preventive measures, including public awareness campaigns and platform accountability, are critical to mitigating risks. This study underscores the need for collaborative efforts between government agencies, e-commerce platforms, and consumers to create a safer digital marketplace. The research contributes to the understanding of the dynamics of online fraud and offers insights to improve legal frameworks and enforcement strategies to protect consumers. Keywords: E-commerce, Online Fraud, Legal Protection
ANALISA HUKUM KORUPSI APBDES DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KEPALA DESA CIWARINGIN CIREBON Wiyanti, Meutya Eka; soliha, Soliha; Khalimy, Akhmad; Dzikirullah, Muhammad
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i1.28796

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola dan bagaimana pemerintah mengawasi keuangan daerah. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Lemahnya pengawasan baik oleh pemerintah daerah dan DPRD, maupun masyarakat dan wakilnya di lembaga swadaya masyarakat menjadi akar penyebab banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di desa. Pengelola dana desa rentan melakukan pemalsuan data kebutuhan anggaran karena pengawasan yang kurang memadai. Akibatnya, informasi yang akurat mengenai dana desa dan pemanfaatannya tidak diperoleh. Teknik kualitatif yang dipadukan dengan metodologi studi kepustakaan dan yuridis sosiologis.